Senin, 22 Desember 2025

Soal APBD Mengendap: DKI Jakarta Justru Yakin 1000 Persen

Photo Author
- Rabu, 22 Oktober 2025 | 16:20 WIB
Menyoroti data Kemenkeu terkait dana APBD mengendap di Bank, dari Jawa Barat hingga Sumatera Utara. (Instagram.com/@purbayayudhi_official)
Menyoroti data Kemenkeu terkait dana APBD mengendap di Bank, dari Jawa Barat hingga Sumatera Utara. (Instagram.com/@purbayayudhi_official)

GEMA LANTANG, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menemukan adanya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengendap di bank. Hal itu kini memunculkan ragam reaksi dari sejumlah kepala daerah. 

Terkini, Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi menjadi salah satu yang paling vokal menanggapi data Kemenkeu usai menyebut adanya dana APBD Jabar Rp4,17 triliun yang tersimpan di perbankan.

Bahkan, Dedi datang langsung ke kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Oktober 2025, untuk memberikan klarifikasi dan laporan pengelolaan keuangan daerah. 

Dedi juga membantah data Kemenkeu yang menyebut dana Jawa Barat mencapai Rp4,1 triliun. Menurutnya, data Bank Indonesia per 15 Oktober menunjukkan hanya Rp2,6 triliun yang tersimpan sebagai kas aktif di Bank BJB. 

“Itu pun bukan uang simpanan, tapi uang kas daerah yang setiap hari update ke Pak Mendagri,” imbuhnya.

Baca Juga: Respons AHY soal Rencana Whoosh Buka Rute ke Surabaya

Terkait hal itu, Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pihaknya memiliki data acuan berdasarkan laporan dari Bank Indonesia (BI).

Kemenkeu Tegaskan Data dari BI

Dalam kesempatan berbeda, Purbaya menanggapi langsung bantahan Dedi. Ia menegaskan data dana daerah di perbankan berasal dari sistem monitoring BI yang diperbarui secara rutin.

“Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau dia mau periksa, periksa saja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan perbankan setiap hari atau beberapa minggu sekali,” kata Purbaya kepada awak media di kantor pusat Kemenkeu, Jakarta, pada Selasa, 21 Oktober 2025.

Menurut Purbaya, data itu mencatat jenis simpanan daerah seperti deposito dan giro dari masing-masing pemerintah daerah. 

Menkeu menilai, lambatnya realisasi belanja daerah menjadi penyebab utama mengendapnya dana APBD. 

Baca Juga: Harvey Moeis Minta Aset Milik Istri yang Dirampas Kejagung Bisa Kembali

“Realisasi belanja sampai triwulan ketiga tahun ini masih melambat, sehingga menambah simpanan uang pemda di bank hingga Rp234 triliun,” ujar Purbaya.

 

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Rahmad Ade

Tags

Artikel Terkait

Terkini

D’Raja Law Firm, Mitra Hukum Terpercaya di Indonesia

Selasa, 16 Desember 2025 | 19:16 WIB

Pengamat: Perpol Kapolri tak Langgar Keputusan MK

Minggu, 14 Desember 2025 | 12:55 WIB

Pengamat Sebut Temuan Ombudsman RI Bukan Putusan Hukum

Sabtu, 13 Desember 2025 | 15:57 WIB

Tanfidziyah Copot Gus Ipul dari Posisi Sekjen PBNU

Sabtu, 29 November 2025 | 08:37 WIB
X