Tidur di Dusun Lebih Pada Pencitraan dari Pada Solusi Membangun

GEMA LANTANG, JAMBI -- Tidur apapun namanya tetaplah tidur, waktu istirahat rilek bermalas - malasan, bangun tidur badan segar untuk aktivitas kembali. Tidur di dusun adalah aktivitas personal, namun justru di situlah letak persoalannya.

Ketika pengalaman personal pemimpin dijadikan legitimasi utama kehadiran negara, maka negara direduksi menjadi soal empati individual, bukan kerja sistemik.

Negara tidak boleh hadir karena kepala daerah berkenan menginap semalam, melainkan karena mekanisme pemerintahan bekerja secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan.

Baca Juga: Danantara Indonesia dan BP BUMN Kerahkan 'Kekuatan' Tuk Tangani Bencana Sumatera

Jika kehadiran negara harus dibuktikan dengan tidur di dusun, itu secara implisit mengakui bahwa selama ini negara memang absen dalam kerja sehari-hari birokrasi.

Lebih problematis lagi, narasi ini membangun dikotomi seolah laporan, data, dan statistik adalah penghalang empati. Padahal justru kegagalan banyak kebijakan daerah selama ini bersumber dari lemahnya disiplin data dan perencanaan.

Jalan rusak, desa terisolasi, puskesmas minim dokter, dan listrik tidak stabil bukan temuan baru yang harus “disadari” lewat kunjungan lapangan. Semua itu sudah lama tercatat dalam dokumen RPJMD, musrenbang, laporan OPD, bahkan audit lembaga pengawasan.

Baca Juga: Hadiri Acara Pengukuhan APRI, Fadhil Arief: Selamat Kepada Seluruh Pengurus

Ketika masalah lama dihadirkan ulang sebagai temuan moral seorang gubernur di lapangan, publik berhak bertanya: ke mana fungsi perencanaan dan pengawasan negara selama ini?

Narasi “turun langsung” juga tidak menjawab persoalan inti pemerintahan, yakni eksekusi. Mendengar keluhan warga bukan titik akhir, melainkan titik awal.

Namun tulisan tersebut absen menjelaskan bagaimana keluhan itu diubah menjadi keputusan anggaran, perubahan prioritas program, atau sanksi terhadap OPD yang lalai.

Tanpa penjelasan itu, kunjungan lapangan hanya menjadi episode emosional yang berakhir ketika rombongan pulang. Negara hadir bukan ketika pemimpin tersentuh, tetapi ketika jalan benar-benar dibangun, layanan kesehatan benar-benar tersedia, dan masalah yang sama tidak diulang tahun demi tahun.

Baca Juga: Polisi Dalami Kasus Pengeroyokan Sopir Batu Bara di Talang Duku