‎Menguak Konflik TUKS PT SAS: Hak Masyarakat Vs Kepentingan Ekonomi

‎GEMA LANTANG, JAMBI -- Ketika ruang tidak lagi dihormati sebagai pijakan utama pembangunan, benturan antara kepentingan dan keadilan hanyalah soal waktu.

‎Inilah yang kini terjadi dalam polemik keberadaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT Sinar Agung Sukses (PT SAS) di kawasan Aur Kenali, Kota Jambi.

‎Persoalan ini bukan sekadar konflik antara industri dan masyarakat, tetapi lebih dalam, krisis ketaatan terhadap hukum, khususnya terhadap Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi Tahun 2024–2044.

‎Baca Juga: Menanti Menpora Baru yang Bakal Dilantik Prabowo

‎Warga menuntut agar TUKS PT SAS ditutup secara permanen karena keberadaannya jelas tidak sesuai peruntukan ruang sebagaimana diatur dalam RTRW.

‎Pemerintah Provinsi Jambi, melalui Gubernur, justru memutuskan penutupan sementara, keputusan yang dianggap mengambang dan jauh dari harapan warga yang telah lama terdampak.

‎Dalam situasi seperti ini, solusi yang bijak harus menemukan titik temu yang tidak mengabaikan hak konstitusional masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

‎Baca Juga: 5 Jejak Kasus Korupsi Haji 2024 yang Bikin Boncos RI Rp1 Triliun

‎Dokumen hukum menjadi pijakan utama: Pasal 100 huruf d Perda RTRW Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 menegaskan bahwa setiap orang berhak mengajukan tuntutan terhadap pembangunan yang tidak sesuai rencana tata ruang.

‎Ini bukan sekadar norma administratif, melainkan hak konstitusional warga dalam sistem demokrasi. Ruang hidup mereka dilindungi oleh hukum, bukan sekadar emosi atau sentimen.

‎Lebih lanjut, Pasal 101 menuntut setiap orang untuk menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan ketentuan yang bersifat imperatif.

‎Baca Juga: Audiensi Konflik PT SAS, Warga: Bapak Walikota Mantap

‎Ketika sebuah badan usaha membangun dan mengoperasikan TUKS di zona yang bukan diperuntukkan untuk itu, maka ini adalah pelanggaran hukum yang nyata dan harus ditindaklanjuti sesuai peraturan.

‎