Soal APBD Mengendap: DKI Jakarta Justru Yakin 1000 Persen

DKI Jakarta Yakin 1000 Persen

Di lain pihak, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung sempat membenarkan data Kemenkeu yang mencatat dana DKI sebesar Rp14,6 triliun. 

Pramono menyebut kondisi itu merupakan pola tahunan karena pembayaran kegiatan Pemprov biasanya meningkat pada akhir tahun.

“Itu betul 1000 persen, bukan 100 persen lagi,” kata Pramono kepada awak media di Jakarta, pada Selasa, 21 Oktober 2025.

Pramono mencontohkan, pada akhir 2023 dana yang mengendap mencapai Rp16 triliun dan Rp18 triliun di tahun 2024. 

Baca Juga: ‎Kesadaran Moral Dibalik Anugerah Kebudayaan, Renungan Tentang Kebohongan dan Korupsi

Gubernur DKI Jakarta itu memastikan dana tersebut akan digunakan untuk pembayaran proyek pada November dan Desember 2025.

"Tetapi memang pola pembayaran APBD Jakarta terjadi lonjakan di akhir tahun," terang Pramono.

Sumatera Utara Bantah Dana Parkir di Bank

Selain DKI Jakarta, terdapat suara dari Sumatera Utara, hal itu disampaikan Gubernur Sumut, Bobby Nasution justru membantah data Menkeu yang menyebut dana Rp3,1 triliun parkir di bank. 

Bobby menegaskan saldo rekening kas umum daerah milik Pemprov Sumut saat ini hanya Rp990 miliar di Bank Sumut.

“RKUD kita cuma satu di Bank Sumut, saldonya sebesar Rp990 miliar,” ujar Bobby kepada awak media di Medan, Selasa, 21 Oktober 2025.

Bobby mengatakan akan menelusuri kemungkinan salah input data yang membuat angka versi pusat berbeda. 

Baca Juga: Mengintip 4 Program Pendidikan Presiden Prabowo

Gubernur Sumut itu menambahkan, dana tersebut akan segera diserap untuk membayar proyek yang telah selesai dikerjakan. 

“Yang sudah selesai segera kami bayarkan,” tambah Bobby.