Perkara DSI, Pakar Investasi: Label Syariah Tak Menjamin Bebas Risiko

GEMA LANTANG – Perkara dugaan gagal bayar yang menimpa PT Dana Syariah Indonesia (DSI) menjadi sorotan publik dan sedang didalami oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal ini juga menarik perhatian pakar investasi dari Universitas Ma Chung Malang, Tarsisius Renald Suganda, ia menegaskan bahwa peristiwa ini harus menjadi pelajaran penting bagi masyarakat.

Tak luput bagi para investor atau lender di platform pendanaan berbasis teknologi (P2P lending).

“Kasus seperti PT Dana Syariah Indonesia itu seharusnya jadi pelajaran penting bagi kita semua, terutama para lender. Kalau kita bicara investasi P2P, tetap ada risikonya,” ujar Renald, Rabu, 22 Oktober 2025.

Baca Juga: Respons AHY soal Rencana Whoosh Buka Rute ke Surabaya

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ma Chung ini menekankan bahwa label syariah maupun izin dari OJK bukan berarti investasi tersebut bebas risiko.

“Meskipun berlabel syariah, meskipun punya izin OJK, tetap ada risikonya. Masyarakat perlu paham hal itu dan tetap bersikap tenang tapi waspada,” tambah pria jebolan Universitas Yeungnam, Korea Selatan ini.

Renald menjelaskan, masyarakat perlu lebih jeli sebelum menempatkan dana di platform investasi digital. Ada beberapa indikator penting yang perlu diperhatikan agar tidak terjebak pada penawaran yang menyesatkan.

“Yang paling mudah, cek dulu legalitas lembaganya. Lihat di laman resmi OJK, apakah sudah berizin dan terdaftar. Setelah itu, perhatikan apakah laporan mereka transparan, terutama terkait imbal hasil atau return yang ditawarkan,” tuturnya.

Baca Juga: Harvey Moeis Minta Aset Milik Istri yang Dirampas Kejagung Bisa Kembali

Selain itu, reputasi manajemen juga harus menjadi perhatian.

“Kita juga perlu tahu siapa yang ada di balik manajemennya. Kalau ada janji keuntungan tinggi tanpa penjelasan risiko yang memadai, itu tanda untuk berhati-hati,” tegas Renald.

Dari sisi regulator, Renald menilai penguatan literasi dan edukasi publik harus menjadi prioritas.