Minggu, 21 Desember 2025

Hashim Djojohadikusumo Sebut Pengelolaan Pajak hingga Royalti Indonesia Parah

Photo Author
- Sabtu, 13 Desember 2025 | 17:32 WIB
Hashim Djojohadikusumo menyampaikan pandangannya soal lemahnya sistem penerimaan negara dan tantangan pengelolaan SDA dalam forum akademik di UI. (YouTube/univ_indonesia_official)
Hashim Djojohadikusumo menyampaikan pandangannya soal lemahnya sistem penerimaan negara dan tantangan pengelolaan SDA dalam forum akademik di UI. (YouTube/univ_indonesia_official)

GEMA LANTANG, JAKARTA -- Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, mengungkap kondisi sistem penerimaan negara Indonesia yang dinilainya sangat buruk dan termasuk yang terlemah di dunia.

Pernyataan tersebut disampaikan Hashim berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan sejak satu dekade lalu.

Hal itu disampaikan Hashim dalam acara Bedah Buku Indonesia Naik Kelas bertajuk Future Talk: Indonesia Naik Kelas & Peran Sivitas Akademika yang digelar di Universitas Indonesia pada Jumat, 12 Desember 2025.

“Sistem penerimaan negara kita (pajak, bea cukai, PNBP, royalti) sangat-sangat parah, parah sekali,” ucap Hashim dalam forum tersebut.

Baca Juga: Forum Kolaboratif jadi Kunci Penyelesaian Konflik Investasi di Jambi

Hashim menjelaskan, rasio penerimaan negara Indonesia masih berada di kisaran 9-10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka itu, menurutnya, menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan rasio penerimaan terendah di dunia.

“Indonesia betul kita termasuk yang paling lemah dan paling rendah di dunia (dengan rasio 9-10 persen dari PDB),” lanjutnya.

Menurut Hashim, lemahnya penerimaan negara bukan disebabkan oleh kurangnya potensi ekonomi, melainkan buruknya kinerja aparatur negara dalam mengelola sektor perpajakan, bea cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak.

“Kalau memang aparat pajak, aparat bea cukai, aparat semuanya itu bekerja dengan benar, Indonesia bukan negara dengan defisit. Indonesia negara surplus,” kata Hashim.

Baca Juga: 6 Anggota Polri Jadi Tersangka, Ini Kronologi Kerusuhan di TMP Kalibata

Ekonomi Gelap Capai 35 Persen

Hashim juga mengungkap besarnya porsi ekonomi abu-abu dan ekonomi gelap yang belum tercatat dalam sistem resmi negara.

Mengutip data Bank Dunia, ia menyebut sekitar 35 persen aktivitas ekonomi Indonesia berada di luar pencatatan resmi.

 

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Rahmad Ade

Tags

Artikel Terkait

Terkini

D’Raja Law Firm, Mitra Hukum Terpercaya di Indonesia

Selasa, 16 Desember 2025 | 19:16 WIB

Pengamat: Perpol Kapolri tak Langgar Keputusan MK

Minggu, 14 Desember 2025 | 12:55 WIB

Pengamat Sebut Temuan Ombudsman RI Bukan Putusan Hukum

Sabtu, 13 Desember 2025 | 15:57 WIB

Tanfidziyah Copot Gus Ipul dari Posisi Sekjen PBNU

Sabtu, 29 November 2025 | 08:37 WIB
X