GEMA LANTANG, JAKARTA -- Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, mengungkap kondisi sistem penerimaan negara Indonesia yang dinilainya sangat buruk dan termasuk yang terlemah di dunia.
Pernyataan tersebut disampaikan Hashim berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan sejak satu dekade lalu.
Hal itu disampaikan Hashim dalam acara Bedah Buku Indonesia Naik Kelas bertajuk Future Talk: Indonesia Naik Kelas & Peran Sivitas Akademika yang digelar di Universitas Indonesia pada Jumat, 12 Desember 2025.
“Sistem penerimaan negara kita (pajak, bea cukai, PNBP, royalti) sangat-sangat parah, parah sekali,” ucap Hashim dalam forum tersebut.
Baca Juga: Forum Kolaboratif jadi Kunci Penyelesaian Konflik Investasi di Jambi
Hashim menjelaskan, rasio penerimaan negara Indonesia masih berada di kisaran 9-10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka itu, menurutnya, menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan rasio penerimaan terendah di dunia.
“Indonesia betul kita termasuk yang paling lemah dan paling rendah di dunia (dengan rasio 9-10 persen dari PDB),” lanjutnya.
Menurut Hashim, lemahnya penerimaan negara bukan disebabkan oleh kurangnya potensi ekonomi, melainkan buruknya kinerja aparatur negara dalam mengelola sektor perpajakan, bea cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak.
“Kalau memang aparat pajak, aparat bea cukai, aparat semuanya itu bekerja dengan benar, Indonesia bukan negara dengan defisit. Indonesia negara surplus,” kata Hashim.
Baca Juga: 6 Anggota Polri Jadi Tersangka, Ini Kronologi Kerusuhan di TMP Kalibata
Ekonomi Gelap Capai 35 Persen
Hashim juga mengungkap besarnya porsi ekonomi abu-abu dan ekonomi gelap yang belum tercatat dalam sistem resmi negara.
Mengutip data Bank Dunia, ia menyebut sekitar 35 persen aktivitas ekonomi Indonesia berada di luar pencatatan resmi.
Artikel Terkait
Bina Marga Kebut 461 Proyek Ruas Jalan di Kota Jambi
Pengamat Peringatkan Warga Aur Kenali Waspadai 'Gerilya' Korporasi Batubara
Kekeruhan Sungai Batanghari Tembus 1700 NTU, Tertinggi Sepanjang Sejarah
Program Bedah Rumah Jambi Layak Menjadi Model Kolaborasi Daerah
Pengamat: Putusan Ombudsman Bukan Bukti Pelanggaran Wali Kota Jambi
Wali Kota Maulana Serahkan Bantuan Warga Jambi ke Sumatera Barat
Pengamat Sebut Temuan Ombudsman RI Bukan Putusan Hukum
6 Anggota Polri Jadi Tersangka, Ini Kronologi Kerusuhan di TMP Kalibata
Skandal Tipu-tipu WO Ayu Puspita: 207 Orang Ngadu ke Polisi
Forum Kolaboratif jadi Kunci Penyelesaian Konflik Investasi di Jambi