Senin, 22 Desember 2025

Hasto Kritik Proyek Whoosh, Sebut Megawati Kerap Pertanyakan Urgensi Pembangunan

Photo Author
- Sabtu, 1 November 2025 | 16:55 WIB
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyampaikan beberapa kritik terkait kereta cepat Whoosh. (YouTube/PDI Perjuangan)
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyampaikan beberapa kritik terkait kereta cepat Whoosh. (YouTube/PDI Perjuangan)

GEMA LANTANG -- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, berulang kali mempertanyakan urgensi pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh

Menurutnya, Megawati menilai kebutuhan rakyat justru lebih mendesak untuk dipenuhi di sektor pendidikan, pertanian, dan pembangunan infrastruktur dasar.

Dalam pernyataannya kepada awak media pada Sabtu, 1 November 2025, Hasto mengatakan bahwa sejak awal Megawati telah menyoroti proyek tersebut dan mengajukan pertanyaan mendasar tentang manfaat langsungnya bagi masyarakat luas.

“Saya menjadi saksi bagaimana Ibu Mega berulang kali menyampaikan bahwa apakah rakyat memerlukan kereta api cepat tersebut” ujar Hasto.

Baca Juga: ‎Golkar Jambi Terancam Retak: Kader Tolak Dominasi Dolly Kurnia

Sekjen PDIP itu menuturkan, Megawati menilai pembangunan proyek raksasa seperti Whoosh tidak seharusnya menjadi prioritas utama di tengah banyaknya kebutuhan rakyat di sektor lain yang lebih mendesak. 

Menurutnya, Megawati menekankan pentingnya memperhatikan kesejahteraan petani, kebutuhan akan pupuk, bendungan, hingga peningkatan akses pendidikan.

“Bukankah kebutuhan-kebutuhan rakyat untuk pendidikan, untuk bendungan-bendungan bagi para petani, kemudian untuk menyediakan pupuk, itu jauh lebih penting,” lanjut Hasto.

Kritik terhadap Perubahan Kebijakan

Selain mempertanyakan urgensi proyek, Hasto juga menyoroti adanya perubahan kebijakan dalam pelaksanaan proyek Kereta Cepat Whoosh. 

Politikus partai PDIP itu menyebut awalnya proyek tersebut diklaim tidak akan menggunakan jaminan negara, namun kemudian kebijakan itu berubah.

 

Baca Juga: Cerita Hasan Nasbi Pernah Nikmati Program Serupa MBG di Era Soeharto

“Kita lihat ada beberapa perubahan-perubahan kebijakan,” ujar Hasto.

 

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Rahmad Ade

Tags

Artikel Terkait

Terkini

D’Raja Law Firm, Mitra Hukum Terpercaya di Indonesia

Selasa, 16 Desember 2025 | 19:16 WIB

Pengamat: Perpol Kapolri tak Langgar Keputusan MK

Minggu, 14 Desember 2025 | 12:55 WIB

Pengamat Sebut Temuan Ombudsman RI Bukan Putusan Hukum

Sabtu, 13 Desember 2025 | 15:57 WIB

Tanfidziyah Copot Gus Ipul dari Posisi Sekjen PBNU

Sabtu, 29 November 2025 | 08:37 WIB
X