China Klaim Proyek Whoosh Buka Lapangan Kerja

GEMA LANTANG -- Polemik Whoosh saat ini tengah jadi perbincangan usai pengakuan KAI bahwa pembayaran bunga utang proyek tersebut kini sudah menyentuh angka Rp2 triliun, sementara pemasukan tiket disebut hanya Rp5 triliun.

Selanjutnya, makin memanas ketika Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tegas menyatakan tak mau mengambil dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup utang yang membengkak hingga Rp116 triliun.

Mahfud MD kemudian hadir dengan mengingatkan lagi soal tudingan kemungkinan ada mark up dalam pengadaan proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) itu yang ia klaim mengutip dari pernyataan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio dan pengamat ekonomi, Anthony Budiawan.

Terbaru, Mahfud MD mengungkapkan bahwa meski Whoosh beroperasi di Indonesia, namun tetap saja ‘dikuasai’ oleh China.

Baca Juga: Mahfud MD Sebut Penyelesaian Utang Whoosh Tak Cukup Politik

Pekerja di Proyek KCIC Didominasi China

Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Mahfud MD Official pada Jumat malam, 24 Oktober 2025, Mahfud mengungkapkan fakta miris soal pembagian tenaga kerja di lingkup proyek KCIC itu.

Hal itu ia sebutkan saat membahas tulisan 4 tahun lalu mantan Direktur YLBHI, Agustinus Edy Kristianto atau AEK di manna menyebut proyek Whoosh ibarat bom waktu yang siap meledak.

"Ada beberapa hal yang bisa dinukil dari tulisan AEK ini. Begini, dalam proyek itu saham Indonesia sebesar 60 persen dan china 40 persen,” kata Mahfud.

Sayangnya, meski saham lebih besar dimiliki Indonesia, para tenaga kerja dengan posisi penting justru banyak yang berasal dari pihak China.

“Pejabat strategisnya didominasi oleh pihak China seperti presiden komisaris, direktur keuangan, dan direktur tekniknya,” imbuhnya.

Baca Juga: ‎LPKNI Desak Bareskrim Bongkar Skandal Suap Batubara di Jambi

“Sekarang ini China sudah mulai mendapat keuntungan, sedangkan Indonesia masih menanggung utang yang bunganya saja sangat besar,” tambahnya.

Mahfud kemudian membawa data lain dari riset thepeoplesmap.net, menyebut bahwa ada perjanjian 24 ribu pekerja lokal yang harus diserap dari 39 ribu.