Minggu, 21 Desember 2025

Wariskan Whoosh dengan Lilitan Utang, Jokowi Ingatkan Manfaat Ekonomi

Photo Author
- Senin, 27 Oktober 2025 | 20:56 WIB
Jokowi sebut Whoosh beri manfaat untuk kondisi sosial. (Instagram/jokowi)
Jokowi sebut Whoosh beri manfaat untuk kondisi sosial. (Instagram/jokowi)

GEMA LANTANG, SOLO -- Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai polemik proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang ia tinggalkan.

Proyek ambisius di bawah PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) itu kini dibelenggu utang Rp116 triliun yang saat ini masih menunggu jalan keluar penyelesaiannya.

Opsi pembayaran utang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tertutup rapat usai bendahara negara, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya tegas menolak ambil uang dari APBN.

Baca Juga: Kuasa Hukum Nadiem Makarim Buka Suara soal Grup ‘Mas Menteri’

Whoosh Penyelesaian Masalah

Jokowi mengungkapkan pembangunan Whoosh ditujukan untuk menyelesaikan masalah kemacetan yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dan Bandung.

“Kita harus tahu masalahnya dulu. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah, sejak 20–40 tahun lalu, Jabodetabek juga kemacetannya parah, termasuk Bandung juga,” kata Jokowi saat ditemui wartawan di Mangkubumen, Solo, Jawa Tengah pada Senin, 27 Oktober 2025.

“Dari kemacetan itu, negara rugi secara itung-itungan kalau di Jakarta saja kira-kira Rp65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plis Bandung, kira-kira sudah di atas Rp100 triliun per tahun,” jelasnya.

Untuk mengatasi kemacetan tersebut, kata Jokowi pemerintah membangun sejumlah moda transportasi publik, seperti MRT, LRT, KRL, kereta cepat, dan kereta bandara.

Baca Juga: Respons DPR soal Temuan Tambang Ilegal di Kawasan Sirkuit Mandalika

“Agar masyarakat berpindah dari transportasi pribadi ke kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara, KRL dan kerugian itu bisa terkurangi dengan baik,” tambahnya.

Transportasi Umum untuk Layanan Publik

Selanjutnya, Presiden ke-7 Indonesia itu juga mengingatkan bahwa pembangunan transportasi umum adalah untuk layanan publik.

“Transportasi massa, transportasi umum itu tidak diukur dari laba tapi diukur dari keuntungan sosial. Social return of investment, misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas masyarakat lebih baik, polusi berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat,” paparnya.

“Di situlah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal,” imbuhnya.

 

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Rahmad Ade

Tags

Artikel Terkait

Terkini

D’Raja Law Firm, Mitra Hukum Terpercaya di Indonesia

Selasa, 16 Desember 2025 | 19:16 WIB

Pengamat: Perpol Kapolri tak Langgar Keputusan MK

Minggu, 14 Desember 2025 | 12:55 WIB

Pengamat Sebut Temuan Ombudsman RI Bukan Putusan Hukum

Sabtu, 13 Desember 2025 | 15:57 WIB

Tanfidziyah Copot Gus Ipul dari Posisi Sekjen PBNU

Sabtu, 29 November 2025 | 08:37 WIB
X