Namun, pernyataannya dianggap mencerminkan adanya potensi masalah dalam aspek pengawasan serta keamanan.
Baca Juga: Gus Yahya Menolak Turun dari Kursi Ketum PBNU
Risiko Terhadap Kedaulatan dan Stabilitas Ekonomi
Sjafrie menekankan bahwa kondisi sebuah bandara yang minim pengawasan resmi bisa memicu kerawanan, baik dari sisi ekonomi maupun pertahanan.
Ia mengingatkan bahwa lokasi bandara tersebut berada dekat jalur laut strategis nasional.
Mengutip keterangan situs resmi Kementerian Pertahanan, bandara itu berada di dekat Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan III, yang strategis bagi arus logistik dan pertahanan negara.
"Ini merupakan hal yang anomali di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional," ujar Sjafrie.
Baca Juga: Dwike Riantara Terus Berjuang Membesarkan Tirta Mayang
Menteri Pertahanan itu menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak membiarkan adanya aktivitas ilegal yang berpotensi merugikan negara.
“Negara tidak akan berhenti menindak kegiatan ilegal yang merugikan kekayaan nasional,” tegasnya.
Artikel Terkait
KPK Tahan 2 Pejabat PT PP dalam Kasus Dugaan Proyek Fiktif
KPK Tunggu SK Pemerintah untuk Lepas Penahanan Ira Puspadewi
Dwike Riantara Terus Berjuang Membesarkan Tirta Mayang
Menilik Pengganti yang Duduk di Kursi Kosong Milik NasDem
Marsono Mundur dari Siginjai Sakti, Pansel Dinilai Gagal Total
Gus Yahya Menolak Turun dari Kursi Ketum PBNU
Begini Kata Mendikdasmen Soal Bahasa Portugis Masuk Kurikulum
Bahlil Diminta Prabowo Lakukan Penindakan Tambang Ilegal Tanpa Kompromi
Banjir dan Longsor di Sumatera Utara Putus Akses Sebagian Wilayah
Polisi Tangkap Pembuat Rekening Bodong di Bank Jateng