Pengamat Sebut Istilah ‘BBM Oplosan’ Picu Masyarakat Pindah SPBU Swasta

Kebijakan pemerintah, menurut Tulus juga memiliki andil dalam proses migrasi masyarakat dari Pertamina ke SPBU swasta.

“Masyarakat didata dengan berbagai cara agar (subsidi) tepat sasaran, kemudian masyarakat nggak mau ribet kan dan sebagian pindah membeli yang nonsubsidi, baik itu milik Pertamina dan swasta,” ucapnya.

Baca Juga: FIFA Pastikan Erick Thohir Bisa Rangkap Jabatan Menpora dan Ketum PSSI

“Itu mungkin jadi trigger dari shifting consumer behavior di dalam pembelian BBM,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya juga buka suara mengenai kekosongan stok dan menitikberatkan pada jatah alokasi SPBU swasta ke masyarakat.

Menurut Bambang, SPBU swasta harus pandai mengatur cara penjualan BBM ke masyarakat.

“Kita akui di suatu saat tertentu akan ada lonjakan demand, ya kan karena berbagai macam kejadian. Tetapi intinya, kuota yang diberikan itu untuk setahun, untuk 12 bulan,” ucap Bambang Patijaya.

“Jangan dihabiskan 8 bulan, kemudian sisa berjalan ketika kering tidak ada yang bisa dijual, lalu menarasikan bahwa pemerintah tidak mendukung dan sebagainya,” tegasnya.

Baca Juga: Korupsi Kuota Haji 2024: Keterangan Biro Perjalanan Mulai Diburu KPK

Bambang juga menyebut bahwa penambahan kuota impor 10 persen lebih banyak dari tahun 2024 dan habis sebelum akhir 2025, pemerintah hadir memberikan penawaran lain untuk memenuhi permintaan.

Di sisi lain, BBM yang merupakan bagian dari hajat hidup orang banyak juga harus diatur oleh negara.

“Win-win yang diberikan (pemerintah) adalah kolaborasi dengan Pertamina, kerja sama,” terang politikus dari Partai Golkar itu.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melakukan pertemuan dengan 4 perusahaan SPBU swasta, yakni Shell Indonesia, BP-AKR, ExxonMobil, dan Vivo yang akhirnya menyepakati pembelian dari Pertamina.

Baca Juga: Presiden Kirim Menteri Bahas 'Nasib BUMN' ke DPR