‎Janji Hijau PLN: Berlari di Dokumen, Tertatih di Realita

‎"Kalau dana JETP saja belum jelas, bagaimana kita bisa yakin lonjakan energi bersih terjadi tepat waktu?" ujar Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR).

‎Baca Juga: Bahlil Tegur Bos PLN, Arief Rosyid: Tak Boleh Ada yang Salah

‎Menurutnya, tanpa percepatan lelang proyek EBT dan pembenahan regulasi pasar listrik, target 2030 hanya akan menjadi angka di dokumen.

‎Ketergantungan yang Berisiko

‎Sementara itu, PLN berdalih transisi harus dilakukan bertahap. Gas disebut sebagai jembatan untuk menjaga pasokan.

‎Dalam rilis resminya, PLN menegaskan komitmen 76 persen dari tambahan kapasitas adalah EBT. Namun di saat bersamaan, perusahaan juga menegaskan akan menyelesaikan proyek fosil yang sudah telanjur masuk pipeline.

‎Baca Juga: Alasan di Balik Reformasi Polri: Muncul Tim Transformasi dan Tantangan Implementasi

‎Bagi pengamat, pola back loaded atau menumpuk proyek di akhir dekade sarat risiko. Selain bottleneck pembiayaan dan izin, ada ancaman rantai pasok ketika banyak proyek dikebut serentak.

‎Pusat Penelitian DPR menyoroti hal ini, semakin lama transisi ditunda, semakin berat beban yang harus diselesaikan sekaligus.

‎Janji Hijau yang Masih Tertunda

‎Di balik semua angka, cerita transisi energi sesungguhnya menyangkut kualitas udara yang dihirup jutaan warga, kesehatan masyarakat, dan daya saing ekonomi.

Baca Juga: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Mengaku Tak Tahu Ada Diskon Tarif Listrik

‎Ketika dunia bergerak cepat meninggalkan batu bara, Indonesia masih menunda langkah besar hingga awal 2030-an.

‎"Semakin lama kita menunggu, semakin mahal biaya yang harus dibayar," kata peneliti CREA dalam laporannya.

‎PLN boleh menyebut rencananya paling hijau. Namun bagi publik, pertanyaan sederhana masih menggantung: apakah janji hijau itu benar-benar akan hadir tepat waktu, atau hanya tinggal angka di atas kertas?.(***)