Alasan di Balik Reformasi Polri: Muncul Tim Transformasi dan Tantangan Implementasi

GEMA LANTANG, JAKARTA -- Transformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali menjadi sorotan sebagian publik di Tanah Air. 

Hal ini bermuara dari berbagai catatan mengenai citra Polri yang kini memunculkan pertanyaan serius terkait sejauh mana sebenarnya Polri benar-benar mampu bertransformasi atau sederhananya, berubah menjadi lebih baik.

Terkini, Polri bahkan telah mengumumkan pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri. 

Gugus tugas non-struktural ini digagas langsung oleh Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan misi besar mempercepat reformasi, baik dari sisi struktur organisasi maupun kultur kerja kepolisian.

Baca Juga: Kesediaan Mahfud MD di Komite Reformasi Polri Disambut Syukur Istana

Langkah ini tidak datang dari ruang kosong. Reformasi Polri sebelumnya sudah dicanangkan lewat konsep PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan). 

Kendati demikian, konsep ini tidak luput dari sejumlah masalah yang terjadi di lapangan.

Perihal itu, Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri, Komjen Pol. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana menyebut pihaknya akan memperbaiki kesalahan dan belajar dari masa lalu.

“Transformasi ini adalah keberanian untuk belajar dari masa lalu, memperbaiki kesalahan, menghadapi tantangan dan harapan masyarakat di masa kini, serta menyiapkan masa depan yang lebih baik,” tegas Dwilaksana dalam pernyataan resminya, pada Selasa, 23 September 2025.

Baca Juga: Prabowo Desak Dunia Akui Palestina: Sejarah Tidak Menunggu!

Lantas, apa sebenarnya alasan di balik tim Reformasi Polri ini dibentuk dan bagaimana tantangan dalam implementasinya? Berikut ini ulasan selengkapnya.

Fokus Kerja: Dari Struktur ke Kultur

Berdasarkan penelusuran, tim ini memetakan agenda pada tiga pilar utama. Pertama, reformasi struktural dengan mendorong organisasi Polri menjadi lebih efisien dan responsif. 

Kedua, reformasi kultural yang diarahkan untuk membentuk karakter polisi humanis dan profesional. Ketiga, peningkatan pelayanan publik agar akses masyarakat terhadap layanan kepolisian semakin mudah dan cepat.