Keseimbangan tersebut tidak akan tercapai melalui penolakan total maupun pemaksaan sepihak; dibutuhkan mekanisme dialog yang sah, data yang transparan, dan forum yang kredibel untuk menengahi konflik.
Tanpa ruang mediasi yang kuat, penolakan akan terus berulang, kepastian investasi melemah, dan tujuan pembangunan berkelanjutan sulit diwujudkan.
Pada akhirnya, tantangan pembangunan di Jambi bukan sekadar soal menerima atau menolak investasi, melainkan soal kemampuan pemerintah daerah dan semua pemangku kepentingan mengelola perbedaan kepentingan secara adil, transparan, dan berbasis data.
Baca Juga: Menyingkap 'Kinerja' Pansel Tirta Mayang yang Diterjang Isu
Forum kolaboratif yang independen bukan lagi gagasan teoretis atau pilihan opsional; ia adalah keharusan untuk mengembalikan kendali pemerintah atas arah pembangunan, menegakkan kepercayaan publik, dan mencegah Jambi terjebak dalam konflik berkepanjangan yang menghambat kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Tanpa forum ini, pembangunan berkelanjutan akan tetap menjadi slogan kosong, sementara kepentingan tersembunyi dan narasi oportunistik terus mendikte arah daerah.