Selain Duit APBN, Purbaya Pernah Kirim Surat ke Gubernur

Perihal itu, Purbaya menjelaskan pengawasan penyerapan anggaran kini ditangani Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah P2SP yang dipimpin Kemenko Perekonomian.

“Itu yang me monitoring penyerapan anggaran, memang sudah dialihkan ke sana. Jadi gak ada isu. Nanti mereka yang ngerjain. Saya ngerjain yang lain, kan banyak,” jelasnya.

Baca Juga: Soal Balpres: Kebijakan Kemenkeu hingga Pemusnahan oleh Kemendag

Purbaya Pernah Kirim Surat ke Gubernur

Selain soal persoalan belanja APBN, terdapat serapan daerah yang juga kembali mencuat. 

Dalam kesempatan berbeda, Purbaya sempat mengirimkan surat percepatan belanja APBD kepada gubernur, bupati, dan wali kota pada 20 Oktober 2025 lalu.

“Dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan di Pusat, kami meminta agar juga dilakukan langkah penguatan secara harmonis di Daerah,” tulis Purbaya dalam surat resminya.

Kala itu, Purbaya menyoroti simpanan pemda di bank yang mencapai Rp234 triliun per kuartal III 2025, naik 12,17 persen dari tahun sebelumnya. 

Sementara realisasi belanja APBD baru 51,3 persen atau Rp712,8 triliun.

Baca Juga: Natalius Pigai Ungkap Alasan Tak Tersentuh Reshuffle Kabinet Prabowo

Purbaya meminta percepatan penyerapan, pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga, pemanfaatan dana simpanan, serta monitoring mingguan dan bulanan hingga akhir tahun.

“Demikian disampaikan untuk dilaksanakan bersama secara konsisten,” tulis Purbaya dalam surat yang ditembuskan kepada Presiden, Mendagri, dan Mensesneg.

Dengan realisasi belanja negara yang baru menyentuh 54,1 persen dan sebagian K/L justru mengembalikan anggaran, efektivitas APBN kembali menjadi pekerjaan rumah pemerintah menjelang tutup tahun.

Realisasi di Agustus 2025: 54,1 Persen dari APBN

Berdasarkan laporan resmi Kemenkeu menunjukkan realisasi belanja negara hingga 31 Agustus 2025 baru mencapai Rp1.960,3 triliun atau 54,1 persen dari APBN. 

Baca Juga: Amran Ungkap Praktik Serakahnomic, Beras Oplosan Dijual Premium