Apakah Jokowi Harus Bertanggung Jawab soal Whoosh? Begini Kata Pengamat

Upaya Cuci Tangan Cari Kambing Hitam?

Baca Juga: ‎Tiga Program 'Kota Jambi Bahagia' Tuai Kritik Tajam

Dalam video tersebut, Anthony juga melemparkan dugaan bahwa ia melihat ada indikasi mulai cuci tangan dan mencari kambing hitam yang menurutnya ditargetkan kepada Rini Soemarno, mantan Menteri BUMN Kabinet Kerja periode 2014-2019 di masa pemerintahan Jokowi.

“Ini sudah agenda cuci tangan lalu mencari kambing hitam, siapa? Ya, pemilik proyek saat itu,” jelasnya.

“Kementerian yang bertanggung jawab, ya Rini Soemarno. Udah pasti (terseret) kan dia yang menyelenggarakan semuanya kan karena BUMN di bawah dia,” sambungnya.

Janji KPK Selidiki Kasus Dugaan Mark Up Whoosh

KPK sendiri sempat menyatakan bahwa pihaknya telah proaktif melakukan penyelidikan mengenai kasus penggelembungan anggaran proyek Whoosh.

“Kami tidak menunggu, kami mencari juga informasi,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan kepada awak media pada Selasa, 21 Oktober 2025.

Baca Juga: Respons Tak Terduga Xi Jinping usai Donald Trump Ingin Jalin Kesepakatan Baru

Asep menyatakan bahwa lembaga antirasuah itu memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti jika ada informasi terkait tindak pidana korupsi.

Tudingan adanya mark up dana proyek Whoosh ini diutarakan oleh Mahfud MD dalam siaran YouTube Mahfud MD Official yang diunggah pada 14 Oktober 2025.

“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat tetapi di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS, naik tiga kali lipat,” ujar Mahfud MD.

“Siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah, itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini,” ucapnya dalam podcast tersebut.

Baca Juga: Dilema Aksi 'Jepret' di Jalanan yang Dinilai Bikin Kabur Privasi dan Seni Fotografi

Atas dugaan tersebut, Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan bahwa Mahfud MD bisa membuat laporan berdasarkan dengan data yang mendukung.

“Kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu ya mudah-mudahan ada informasi, ada data dan dokumen yang bisa mendukung kejelasan dari yang disampaikan,” tutur Setyo kepada awak media di Jakarta pada 16 Oktober 2025 lalu.