Sederetan Tuntutan hingga Tanggapan Puan Maharani soal Demo Buruh 22 September

Andi Gani menyebut bahwa Undang Undang Ketenagakerjaan tak jelas nasib pembahasannya.

Baca Juga: Golkar dan Tantangan Regenerasi Politik di Era Digital

“Sampai hari ini, hampir setahun, Undang Undang Ketenagakerjaan itu nggak jelas juntrungannya. Itulah yang menyebabkan kita harus kembali hadir di DPR RI ini untuk menuntut agar segera disahkan. Segera disahkan” tegasnya.

Selanjutnya, Andi Gani juga menyebutkan tentang penghapusan sistem outsourcing untuk buruh dan menolak kebijakan upah murah.

Tagih Janji Presiden Prabowo 

Andi Gani juga menyinggung tentang janji pengesahan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN).

“Keppres (DKBN) sudah ada, tinggal diumumkan. DKBN inilah yang akan membentuk Satgas PHK,” sambungnya.

Satgas PHK, menurut Andi Gani akan diisi oleh akademisi, pimpinan buruh juga institusi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan buruh. Jaminan sosial, PHK, kesejahteraan, semuanya ada di situ,” tuturnya.

Baca Juga: Puan Dukung Rencana Beli Gas LPG 3 Kg Pakai NIK

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan bahwa DPR akan terbuka menerima aspirasi yang diberikan untuk Undang Undang Ketenagakerjaan.

“Bersama-sama dengan DPR membangun bangsa dan negara tentu aspirasi kami terima dengan baik, terkait masukan Undang Undang Ketenagakerjaan, kami membuka diri untuk mulai besok diterima oleh Komisi IX melalui panja dan akan diteruskan dengan elemen masyarakat yang lain, dikaitkan dengan putusan MK yang sudah ada,” jawab Puan kepada awak media di Kompleks Parlemen usai bertemu perwakilan buruh.

Untuk pengamanan aksi demo ini, setidaknya ada 5.367 personel gabungan dari Polri, TNI, dan pihak dari Pemerintah Provinsi Jakarta.

Aksi demo dipusatkan di kompleks DPR/MPR RI di Senayan, Jakarta dan aksi kedua yang berasal dari Gerakan Bersama Indonesia Damai di kawasan Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat.