GEMA LANTANG, JAKARTA -- Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas buka suara mengenai perselisihan antara penyanyi Ari Lasso dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Wahana Musik Indonesia (WAMI).
Perselisihan yang terjadi antara Ari Lasso dan WAMI berkaitan dengan pembayaran royalti lagu yang dianggap tidak transparan.
Baca Juga: KPK Sita Dokumen Penting soal Kasus Kuota Haji 2024
“Terkait Ari Lasso, saya setuju (WAMI) harus diaudit,” ujar Supratman di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan pada Rabu, 12 Agustus 2025.
Ia menegaskan bahwa transparansi adalah hal terpenting dalam urusan pembagian pada pihak-pihak terkait yang memiliki hak atas royalti tersebut.
“Kalau tidak transparan, cara pengalokasiannya, pendistribusiannya, itu yang menjadi masalah,” tambahnya.
Baca Juga: 11 Tahun Jadi DPO, Terpidana Ini Melawan Saat Diamankan Jaksa
Ari Lasso pun telah mengunggah postingan untuk mengajak adanya tindakan audit kepada WAMI.
“Dan kita jangan minta bantuan BPK atau KPK atau siapapun, mereka pasti sibuk dengan urusan bangsa yang lebih urgent. Kita patungan aja menyewa lembaga auditor independen,” tulis Ari Lasso di postingannya, pada Rabu, 13 Agustus 2025.
“Kalau duitnya cukup sekalian misal Price Waterhouse Cooper, tapi saya YAKIN temen-temen yang memiliki lembaga auditor akan dengan ringan tangan membantu perjuangan ini,” tambahnya.
Baca Juga: Bupati Sudewo Diduga Terseret Kasus Dugaan Suap Proyek Kereta
Ia menegaskan bahwa dirinya tak akan berhenti untuk menuntut keterbukaan dari WAMI terkait proses pembagian royalti lagi.
“Saya tidak akan berhenti hingga ‘ADA KEBENARAN YANG PASTI’ Nothing personal.. it's just business, we all love you,” tulisnya lagi.
Artikel Terkait
Polisi Pastikan Tak Ada Korban Jiwa Dalam Aksi Demo di Pati
Bupati Pati Sudewo Tak Akan Mundur dari Jabatannya
Momen Bupati Pati Sudewo Diterjang Lemparan Sandal Jepit
Hadiri Upacara Pesta Siaga, Zulva Fadhil Beri Semangat Kepada Pramuka
Bupati Sudewo Diduga Terseret Kasus Dugaan Suap Proyek Kereta
Pengamat: Prabowo Pilih Teddy Bukan Sekadar Kedekatan
KPK Sita Dokumen Penting soal Kasus Kuota Haji 2024
11 Tahun Jadi DPO, Terpidana Ini Melawan Saat Diamankan Jaksa
Mensesneg Sebut Istana Terus Memantau Gejolak di Pati
Ini Saran Pakaian Tuk Masyarakat yang Hadiri Upacara Kemerdekaan di Istana