Begini Ahirnya Kasus Dugaan Penipuan Pembangunan Jalan khusus Angkutan Batubara di Jambi

Gemalantang.com - Sebelumnya Pemerintah Provinsi Jambi telah mendorong agar pengusaha tambang batubara membangun jalan khusus di Jambi.

Karena selama angkutan batubara melintas di jalan nasional di Jambi ini, kemacetan lalulintas tidak pernah selesai.

Disisi lain Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jambi tengah melakukan penyidikan kasus yang menjerat pengusaha terkenal di Jambi berinisial A dan meminta keterangan saksi ahli terkait persoalan pembangunan jalan khusus batubara.

Baca Juga: Makin Pedas!!! Dagelan Batubara Jambi Menggelitik Netizen

Baca Juga: Tak Mampu Mengejar Air Sungai Batanghari, Ahirnya Tongkang Angkutan Batubara Kandas

Baca Juga: Angkutan Batubara Distop, Warga Minta Al Haris Tetap Berada di Barisan Masyarakat, Bukan di Pengusaha

Saat ini Ditreskrimum Polda Jambi telah meminta keterangan dari pejabat Pemprov Jambi, terkait dengan dugaan kasus penipuan lahan pembangunan jalan khusus batubara yang nenyeret pengusaha kenamaan Jambi berinisial A.

Hal ini disampaikan langsung Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudistira, Ahad (24/3/2024).

“Dari sisi Pemerintah sudah kita minta keterangan, Pejabat setingkat Kepala Biro yang mengurus jalan khusus batubara itu,” ungkap.

Baca Juga: Ini Jumlah Kecelakaan Angkutan Batubara Selama Sembilan Tahun Terakhir

Ia menerangkan, keterangan dari pihak Pemprov Jambi ini untuk melihat regulasi apa yang dipegang pihak yang bertikai sehingga mereka melakukan kerja sama dan untuk pembelian lahan.

“Kita juga ingin lihat aturannya sehingga ada investor yang ingin masuk melakukan pembangunan jalan khusus batu bara ini,” jelasnya.

Dikitup dari Jambilnk.com, Dirreskrimum juga menjelaskan bahwa saat ini, pihak yang bertikai sudah berkomunikasi mengenai adanya kemungkinan upaya perdamaian.

“Sejak awal kita katakan kalau bisa ada perdamaian, maka akan kita lakukan upaya Restoratif Justice karena ini berdampak pada upaya pembangunan,” bebernya.

“Untuk apa kita paksakan, kalau memang mengakui kalau sudah ada kesalahan dari salah satu pihak kemudian berdamai dan proses pembangunan (Jalan Khusus) berjalan terus, kami rasa itu lebih bagus,” lanjutnya.