Fadhil Arief Sebut, Jangan Ada Lagi Angkutan Batubara Melewati Jalan di Batanghari

Gemalantang.com - Berdasarkan dari Pemerintah Provinsi Jambi, jumlah angkutan batubara yang melintas di Kabupaten Batanghari sebanyak 900 unit.

Jumlah tersebut setelah Gubernur Jambi Al Haris membuka kembali operasional angkutan batubara, yang sebelumnya susah dilarang.

Saat Al Haris melarang angkutan batubara melintasi di jalan nasional, dengan tegas Ia mengatakan angkutan batubara harus lewat jalur sungai.

Dan saat rapat bersama para sopir angkutan batubara, Al Haris juga menyampaikan, selam ini dirinya sudah menolong sopir

Dengan lantang mantan Bupati Merangin ini mengatakan, demi sopir angkutan, dirinya mengabaikan permintaan Komisi V DPR RI untuk menutup aktivitas tambang batubara.

Baca Juga: Mau Maju di Pilkada Muaro Jambi, Warga Suruh Angel Lelga Makan Sambal Caluk Dulu

Baca Juga: Ivan Wirata Tak Setuju Angkutan Batubara Melintas di Jalan Nasional

Baca Juga: Sering Terjadi Kemacetan, PMII Batanghari Bakal Demo, Ini Tanggapan Pedas Warga

"Saya kalau dipikir jahat disebut sopir tidak memikirkan nasib mereka sudah sejak lama saya tutup jalan umum itu, waktu dalam rapat bersama komisi V di DPR RI, saya diminta untuk segera tutup, tetapi saya tidak mau karena memikirkan para sopir yang bekerja, maka saya kasih waktu pengusaha membuat jalan khusus. Tetapi ini sudah hampir 3 tahun jalan khusus itu belum juga selesai," ujarnya.

Baca Juga: Kemacetan Lalulintas Tak Kunjung Selesai, Edi Purwanto: Karena Pengusaha Tak Patuh

Baca Juga: Banyak Mobil Antrian Masuk Pelabuhan Membuat Jala Jadi Macet

Baca Juga: Banyak Mobil Antrian Masuk Pelabuhan Membuat Jala Jadi Macet

Namun komitmen itu tidak lagi berlaku, shingga Al Haris membuka kembali operasional angkutan batubara.

Kebjikan Gubernur Jambi melarang angkutan batubara melintasi di jalan nasional mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak, salah satunya Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief.

Dikatakan Bupati Batanghari, Fadhil Arief, Ia sangat mendukung kegiatan Al Haris bersama Forkopimda Provinsi Jambi melakukan penghentian.