GEMA LANTANG, JAMBI -- Dalam beberapa hari terakhir, ruang publik diwarnai opini yang menyebut program bedah rumah di Provinsi Jambi sebagai “sekadar membedah ratusan rumah sementara ribuan lainnya terabaikan”.
Narasi seperti ini sekilas terlihat kritis, tetapi sesungguhnya jauh dari akurasi data, tidak mempertimbangkan arsitektur kewenangan pemerintahan, dan mengabaikan konteks fiskal nasional yang justru menentukan keberhasilan atau keterbatasan program RTLH (Rumah Tidak Layak Huni).
Alih-alih memperkuat diskursus kebijakan, kritik tersebut justru menyederhanakan masalah kompleks menjadi kesimpulan yang dangkal.
Sebagai pengamat kebijakan publik dan pembangunan infrastruktur yang telah lama terlibat dalam tata kelola perumahan dan kawasan permukiman, sekaligus sebagai Sekretaris Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi.
Baca Juga: Kekeruhan Sungai Batanghari Tembus 1700 NTU, Tertinggi Sepanjang Sejarah
Yang bersentuhan langsung dengan dinamika program RTLH, saya merasa perlu memberikan tanggapan agar publik mendapatkan gambaran yang lebih proporsional, obyektif, dan berbasis data.
Kritik tetap penting, tetapi harus dibangun di atas fondasi data yang lengkap, kerangka regulasi yang benar, serta pemahaman komprehensif mengenai bagaimana kebijakan bekerja di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Pertama-tama, penting untuk melihat fakta penanganan bedah rumah di Jambi selama tiga tahun terakhir (2023–2025) secara utuh. Realitasnya, penanganan RTLH dalam rentang ini bukan hanya berasal dari APBD Provinsi, tetapi merupakan hasil orkestrasi multi-sumber dan multi-aktor hasil koordinasi dan kolaborasi Pemrov Jambi dengan semua stake holder.
Data menunjukkan bahwa Pemprov Jambi telah membedah 2.256 unit dari APBD provinsi. Pemerintah pusat, melalui skema BSPS Kementerian PUPR/PKP, telah menangani 5.925 unit.
Baca Juga: Hadiri Paripurna DPRD Batang Hari Bahas Ranperda, Ini Harapan Fadhil Arief
Pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi menambahkan 1.401 unit, sementara sektor CSR perusahaan menyumbang 11 unit, dan Baznas—baik provinsi maupun kabupaten/kota—menangani ratusan unit tambahan.
Jika seluruh sumber ini dijumlahkan, maka dalam tiga tahun terakhir Jambi telah menyelesaikan hampir 10.000 hingga 11.000 unit RTLH, sebuah capaian yang secara empiris mendekati total usulan masyarakat dalam rentang waktu yang sama.
Dengan melihat angka tersebut, pernyataan bahwa “ribuan rumah terabaikan” tidak memiliki landasan data. Yang benar adalah: ribuan rumah itu ditangani melalui berbagai kanal intervensi, tidak hanya oleh provinsi.