Sahabat Alam Jambi: Jaga Alam, Kawal Investasi dan Lawan Hoax Mendiskreditkan Pemimpin

GEMA LANTANG, JAMBI -- Di tengah dinamika pembangunan nasional yang semakin kompleks, kehadiran organisasi masyarakat sipil yang mampu menjadi jembatan antara rakyat, pemerintah, dan dunia usaha bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan mutlak.

Perkumpulan Sahabat Alam Jambi lahir untuk menjawab kebutuhan itu. Kami hadir bukan sebagai penghambat pembangunan, tetapi sebagai pengawal arah pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan bermartabat.

Kami membawa semangat “Jaga Alam, Kawal Investasi, dan Lawan Perampasan” sebagai prinsip perjuangan kami. Sebuah prinsip yang menjunjung tinggi keberlanjutan ekologi, memperkuat kedaulatan nasional, serta memastikan bahwa sumber daya alam dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Baca Juga: ‎Sahabat Alam Jambi Buka Posko Pengaduan Petani Sawit, Usai Ada Disinformasi Soal PKH

NGO Lokal, Komitmen Kedaulatan Nasional dan Kemajuan Daerah. Sahabat Alam Jambi bukan lembaga bayaran, bukan alat dari kekuatan luar, dan bukan juga boneka politik kepentingan tertentu.

Kami adalah organisasi independen berbasis lokal dengan semangat nasionalisme ekologis yang kuat. Kami tidak bekerja untuk menakuti investor, melainkan untuk memastikan bahwa investasi berjalan adil, transparan, dan berkelanjutan.

Kami menolak keras segala bentuk infiltrasi kepentingan asing, termasuk melalui NGO dan media yang menyamar sebagai pejuang lingkungan atau HAM, namun sejatinya bekerja untuk melemahkan kedaulatan negara dan menghalangi masuknya investasi strategis.

Baca Juga: Kedewasaan Sahabat Alam Jambi Melihat Polemik TUKS PT SAS

Lawan Narasi Mendiskreditkan Pemerintah dan Investasi dari NGO dan Media Dibiayai Kepentingan Asing dan pengusaha hitam.

Saat ini, ada kecenderungan sistematis dari sebagian LSM dan media yang didanai oleh kepentingan asing dan pengusaha hitam untuk terus menyebarkan narasi yang mendiskreditkan pemerintah, proyek strategis nasional, dan didaerah serta investasi yang sah.

Mereka menggunakan isu lingkungan sebagai tameng, namun sesungguhnya menyimpan agenda geopolitik dan ekonomi yang merugikan Indonesia.

Baca Juga: Sri Mulyani Perpanjang Insentif PPN DTP hingga Desember 2025

Narasi-narasi ini tidak murni advokasi rakyat. Mereka menyusupkan motif-motif politik dan kepentingan tertentu yang didukung oleh kekuatan modal asing dan pengusaha hitam yang tidak menginginkan Indonesia dan pemimpin didaerah menjadi kuat secara ekonomi dan berdaulat atas sumber daya alamnya sendiri.