‎Waktunya Bersih-bersih Sungai Batanghari dari TUKS yang Menyimpang

‎Akibatnya, iklim investasi kepelabuhanan menjadi kacau, kepercayaan publik terganggu, dan potensi pendapatan negara hilang begitu saja.

‎Baca Juga: Ini Saran Pakaian Tuk Masyarakat yang Hadiri Upacara Kemerdekaan di Istana

‎Lebih parah lagi, praktik ini kerap dibungkus dengan alasan legalitas administratif dan rekomendasi yang samar, bahkan terkadang didiamkan oleh otoritas lokal.

‎Di sinilah kelemahan implementasi regulasi sangat terasa. Regulasi sudah lugas, tapi penegakannya di lapangan melemah karena berbagai kepentingan.

‎Membangun Tata Kelola yang Adil

‎Sudah saatnya Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah melakukan langkah tegas dan terukur untuk menertibkan TUKS di sepanjang Sungai Batanghari.

‎Penertiban ini bukan berarti anti-investasi, tetapi justru menciptakan landasan yang adil dan sehat bagi semua pelaku usaha.

‎Negara berhak mendapatkan pendapatan yang sah dari pemanfaatan sumber daya publik. Masyarakat pun berhak atas sistem logistik yang tertib, aman, dan berkeadilan.

‎Penertiban TUKS adalah bagian dari upaya besar untuk menciptakan tata kelola pelabuhan yang transparan, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan bersama, bukan segelintir pihak.

‎Baca Juga: Bupati Sudewo Diduga Terseret Kasus Dugaan Suap Proyek Kereta

‎Jaga Batanghari, Jaga Keadilan: Saatnya Kita Bergerak Bersama

‎Opini ini bukan sekadar kritik, tapi ajakan untuk membuka mata bersama. Kita semua, sebagai warga yang peduli pada masa depan Sungai Batanghari.

‎Dan peduli terhadap ekonomi daerah, harus terlibat dalam pengawasan, diskusi publik, dan dorongan terhadap pemangku kebijakan agar segera bertindak.

‎Jangan sampai sungai yang selama ini menjadi simbol kehidupan dan kebanggaan, berubah menjadi ladang eksploitasi liar yang merugikan negara dan mengkhianati keadilan.

‎Baca Juga: 11 Tahun Jadi DPO, Terpidana Ini Melawan Saat Diamankan Jaksa

‎Mari bersama mendorong penertiban, bukan untuk menghentikan pembangunan, tetapi untuk membangun Indonesia yang lebih tertib, adil, dan berdaulat di tanahnya sendiri.