‎Waktunya Bersih-bersih Sungai Batanghari dari TUKS yang Menyimpang

‎GEMA LANTANG, JAMBI -- Sungai Batanghari bukan hanya urat nadi sejarah dan peradaban di Jambi, tapi juga menjadi jalur vital bagi aktivitas logistik dan ekonomi regional.

‎Namun dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan fenomena yang mengkhawatirkan, yakni menjamurnya Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di sepanjang sungai ini.

‎Mirisnya, tidak hanya digunakan untuk keperluan internal perusahaan, tapi juga melayani kepentingan umum secara komersial.

‎Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar, ke mana arah tata kelola pelabuhan kita?, dan yang lebih penting, siapa yang paling dirugikan?

‎Baca Juga: ‎Sahabat Alam Jambi Buka Posko Pengaduan Petani Sawit, Usai Ada Disinformasi Soal PKH

‎TUKS yang Menyimpang dari Fungsi

‎Secara regulasi, fungsi TUKS sudah sangat jelas. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan dan dikuatkan oleh Instruksi Dirjen Perhubungan Laut No. UM.008/81/18/DJPL, TUKS hanya diperuntukkan bagi kegiatan internal perusahaan, bukan untuk kegiatan pelayanan umum.

‎Jika melayani kepentingan umum, maka TUKS wajib beralih status melalui mekanisme konsesi sebagai pelabuhan umum yang dikelola oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

‎Namun realitasnya jauh berbeda. Banyak TUKS yang beroperasi layaknya pelabuhan umum, melayani berbagai pihak tanpa izin yang sah.

‎Baca Juga: Mensesneg Sebut Istana Terus Memantau Gejolak di Pati

‎Bahkan, menurut pengamat maritim Saut Gurning dari ITS Surabaya, praktik ini telah lama berlangsung di berbagai wilayah termasuk Banten, Banjarmasin, dan kini menjalar ke Sungai Batanghari.

‎Negara dan BUP yang Dirugikan

‎Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Ada kerugian nyata yang harus ditanggung negara.

‎Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang memperoleh konsesi resmi wajib menyetor fee konsesi hingga 2,59% dari pendapatan bruto, sementara TUKS hanya membayar sewa perairan dan PNBP dalam jumlah yang jauh lebih kecil.

‎Persaingan pun menjadi tidak sehat. BUP yang patuh regulasi harus bersaing dengan TUKS yang secara ilegal melayani umum tanpa beban finansial dan pengawasan yang sama.

‎