Ketua DPR hingga Presiden Prabowo Minta Evaluasi dan Audit Rumah Sakit

GEMA LANTANG, JAKARTA -- Ketua DPR RI, Puan Maharani, turut buka suara mengenai kasus ibu hamil yang meninggal dunia dengan bayi yang belum sempat ia lahirkan karena ditolak 4 rumah sakit rujukan.

Kejadian tersebut, kata Puan memberikan keprihatinan dan menjadi perhatian serius dari pemerintah.

Puan menyebut bahwa harus ada evaluasi yang dilakukan tentang skema penanganan kesehatan.

“Hal ini sudah berkali-kali terjadi, karenanya ini juga jadi perhatian dari Presiden. Saya mendapat laporan bahwa Presiden hari ini melakukan rapat khusus terkait hal tersebut,” ujar Puan Maharani di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 25 November 2025.

Baca Juga: Respons Kapolri soal Masyarakat Lebih Percaya Damkar Dibanding Polisi

Evaluasi Fasilitas dan Penanganan Kesehatan

Politikus dari PDI-P itu lantas menyinggung kebutuhan evaluasi penanganan kesehatan, khususnya di daerah 3T atau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di wilayah Indonesia.

“Jadi DPR juga prihatin dan tentu saja ini sangat concern dan akan meminta komisi terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan, hal-hal terkait dengan penanganan kesehatan yang terjadi di khususnya di wilayah 3T,” ucap Puan.

Menurutnya, kehilangan nyawa akibat kelalaian penanganan kesehatan serupa di masa depan tidak boleh terjadi lagi.

Evaluasi juga tidak hanya dilakukan bersama komisi terkait di DPR, tetapi juga mengajak Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Kami akan meminta Kementerian Kesehatan khususnya untuk bisa mengevaluasi penanganan kesehatan di rumah sakit, jangan sampai ada masyarakat yang tidak tertangani,” kata Puan.

Baca Juga: ‎68 Posyandu di Kota Jambi Bertransformasi Jadi Posyandu 6 SPM

“Khususnya ya di wilayah 3 T itu,” imbuhnya.

Kasus Ibu Hamil di Papua

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sudah mengetahui insiden tersebut dan memberi arahan untuk melakukan audit.