Senin, 22 Desember 2025

Tutut Wakili Keluarga Terima Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

Photo Author
- Senin, 10 November 2025 | 14:27 WIB
Momen pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto oleh Presiden Prabowo kepada ahli waris. (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)
Momen pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto oleh Presiden Prabowo kepada ahli waris. (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

GEMA LANTANG, JAKARTA -- Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto resmi diberikan oleh Presiden Prabowo pada Senin, 10 November 2025 di Istana Negara Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Soeharto menjadi pahlawan nasional karena perjuangannya di ranah persenjataan dan politik Indonesia.

Sebelum akhirnya resmi menyandang gelar Pahlawan Nasional, berbagai penolakan sempat muncul dan menjadi polemik yang bergulir di tengah masyarakat.

Meski begitu, Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menjawab keraguan masyarakat mengenai pantas atau tidaknya Soeharto menjadi Pahlawan Nasional.

Baca Juga: Kronologi Penemuan Bilqis, Sempat Diakui Jadi Keluarga oleh Warga Suku Anak Dalam

“Jasa-jasa mereka itu jelas, konkret, dan juga benar-benar merupakan aspirasi yang sudah terseleksi dengan proses yang cukup panjang,” kata Menbud Fadli Zon kepada awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin, 10 November 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Fadli Zon turut merespons polemik penolakan dengan menjabarkan sederetan peristiwa di masa lalu yang berkaitan dengan Soeharto.

“Yang terkait dengan jasa-jasa Pak Harto, dengan perjuangan Pak Harto, dalam hal ini sudah dikaji ya,” ucap Fadli.

Politikus dari Partai Gerindra itu lantas menyebut keikutsertaan Soeharto dalam pertempuran Serangan Umum 1 Maret yang saat itu terjadi di Yogyakarta tahun 1949.

“Beliau ikut pertempuran di Ambarawa, ikut pertempuran 5 hari di Semarang, menjadi komandan Operasi Mandala perebutan Irian Barat,” sambungnya.

Baca Juga: ‎Akademisi 'Serempet' Klaim Keberhasilan Kampung Bahagia

Untuk pembangunan nasional, Fadli menyinggung program terencana yang dilakukan 5 tahun sekali di era Soeharto yang disebut dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Repelita.

“Program tersebut telah membantu dalam pengentasan kemiskinan dan memperbaiki ekonomi, apalagi ketika itu mengalami inflasi sampai 600 persen, pertumbuhan juga minus,” ucapnya.

 

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Rahmad Ade

Tags

Artikel Terkait

Terkini

D’Raja Law Firm, Mitra Hukum Terpercaya di Indonesia

Selasa, 16 Desember 2025 | 19:16 WIB

Pengamat: Perpol Kapolri tak Langgar Keputusan MK

Minggu, 14 Desember 2025 | 12:55 WIB

Pengamat Sebut Temuan Ombudsman RI Bukan Putusan Hukum

Sabtu, 13 Desember 2025 | 15:57 WIB

Tanfidziyah Copot Gus Ipul dari Posisi Sekjen PBNU

Sabtu, 29 November 2025 | 08:37 WIB
X