Tutut Wakili Keluarga Terima Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

Dari sektor pendidikan, Fadli juga mengutarakan bahwa di masa Soeharto banyak dibangun sekolah-sekolah untuk rakyat.

Pastikan Proses Hukum Tuntas dan Tidak Terkait Soeharto

Soeharto, kata Fadli juga turut dalam upaya menghentikan pemberontakan 30 September 1965.

“Dugaan (terlibat) kan tidak pernah terbukti, tidak ada juga. Itu yang terkait dengan kasus-kasus itu pasti sudah ada proses hukumnya,” ujar Fadli.

“Apa yang dituduhkan semua ada proses hukumnya, sudah tuntas dan itu tidak terkait dengan Presiden Soeharto,” imbuhnya.

Termasuk juga, menurut Fadli adalah kasus kerusuhan Mei 1998 juga tak terbukti ada campur tangan Soeharto di baliknya.

Baca Juga: Densus 88 Bongkar Insiden SMAN 72, 7 Peledak Meletus di 2 Lokasi

Putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut juga buka suara mengenai pemberian gelar untuk mendiang ayahnya.

“Pro-kontra kan masyarakat Indonesia tuh kan macem-macem ya. Ada yang pro dan ada yang kontra itu wajar-wajar saja,” ujar Tutut usai menerima gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto.

“Yang penting kan kita melihat apa yang telah dilakukan oleh bapak saya dari sejak muda sampai beliau mangkat, itu semua perjuangannya untuk kepentingan negara dan masyarakat Indonesia,” lanjutnya.

Ia tak melarang pihak-pihak tertentu untuk tak menyetuju keputusan pemerintah, namun harus tetap mengedepankan ketertiban negara.

Baca Juga: Momen Haru Kepulangan Bilqis, Balita asal Makassar yang Ditemukan di Jambi

“Jadi, boleh-boleh saja kontra, tapi juga jangan ekstrem gitu. Yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan,” tegasnya.

Sementara itu, pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto ini sudah diusulkan sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Penetapan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto ini dikukuhkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2025.