Jokowi Anggap Wajar Pro-Kontra Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

GEMA LANTANG, SOLO -- Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, menanggapi wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada dua mantan Presiden RI, Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Pria yang akrab disapa Jokowi itu menegaskan bahwa setiap pemimpin memiliki jasa bagi bangsa dan negara yang patut dihormati.

“Setiap pemimpin, baik itu Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur, pasti memiliki peran dan jasa terhadap negara dan kita semuanya harus menghargai itu,” ujar Jokowi kepada wartawan di Solo, Kamis, 6 November 2025.

Gelar Harus Lewat Proses dan Pertimbangan

Jokowi menekankan bahwa proses pemberian gelar Pahlawan Nasional tidak bisa dilakukan secara sembarangan. 

Baca Juga: Prabowo Pasang Badan untuk Whoosh, Said Didu Bilang Gini

Ada tahapan dan penilaian resmi yang harus dilalui sebelum sebuah nama ditetapkan sebagai pahlawan.

“Pemberian gelar jasa terhadap para pemimpin itu juga melalui proses-proses, melalui pertimbangan-pertimbangan yang ada dari tim pemberian gelar dan jasa,” jelasnya.

Wacana ini sebelumnya mencuat setelah Kementerian Sosial menyerahkan daftar 40 tokoh yang diusulkan untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Daftar tersebut diserahkan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf kepada Ketua Dewan Gelar, Fadli Zon, dan mencakup sejumlah nama besar seperti Soeharto, Gus Dur, serta aktivis buruh Marsinah.

Soal Pro-Kontra, Jokowi: Wajar dalam Negara Demokrasi

Menanggapi munculnya pro dan kontra di publik terkait usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional, Jokowi menilai hal tersebut sebagai hal yang wajar dalam negara demokrasi.

Baca Juga: Gubernur Riau Ditangkap KPK, Tito Pastikan Wagub Jadi Pelaksana Tugas

“Iya, biasa. Dalam negara demokrasi ada pro-kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Saya kira biasa,” ucapnya.

Sikap Jokowi ini mencerminkan pandangan terbuka terhadap perbedaan pendapat di masyarakat, terlebih terhadap sosok Soeharto yang meninggalkan jejak sejarah panjang dan kontroversial dalam pemerintahan Indonesia.