"Saya tidak segan memberhentikan pejabat Pemprov yang terbukti membuat deposito tanpa sepengetahuan saya," imbuhnya.
Dedi Siap Diperiksa BPK
Dedi menegaskan Pemprov Jabar siap diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membuktikan tidak adanya deposito.
Gubernur Jabar itu menganggap, keterbukaan adalah bagian dari tanggung jawab moral pemerintah daerah dalam menjaga kepercayaan publik.
“Kami Pemerintah Provinsi Jawa Barat terbuka untuk memeriksa kas daerah kami. Kas daerah itu biasanya sudah diperiksa oleh BPK. Untuk itu, dipersilakan Badan Pemeriksa Keuangan,” kata Dedi.
Baca Juga: Eks Kapolres Ngada Divonis 19 Tahun Bui di Kasus Pelecehan 3 Anak
Dedi menegaskan, seluruh uang rakyat di Jawa Barat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Ini bagian dari upaya membangun keterbukaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Tidak disimpan menjadi deposito yang diambil bunganya,” terangnya.
Artikel Terkait
Prabowo Ungkap Alasan di Balik Pembentukan Kementerian Haji
Begini Jawaban Purbaya soal Alokasi Uang Sitaan Korupsi untuk LPDP
BGN Curhat Tutup Ratusan Dapur SPPG, Chef Profesional Serukan Contoh Jepang
Dibalik Isu Perang Dingin Purbaya vs Luhut di Sidang Kabinet
Harvey Moeis Minta Aset Milik Istri yang Dirampas Kejagung Bisa Kembali
Eks Kapolres Ngada Divonis 19 Tahun Bui di Kasus Pelecehan 3 Anak
Dugaan Korupsi Proyek Whoosh Mengemuka, Mahfud MD: KPK Harus Bertindak
Respons AHY soal Rencana Whoosh Buka Rute ke Surabaya
Kesadaran Moral Dibalik Anugerah Kebudayaan, Renungan Tentang Kebohongan dan Korupsi
Menkeu Purbaya Tantang Balik KDM soal APBD Jabar