Senin, 22 Desember 2025

Tantangan Pemerintah, 10 Juta Orang Indonesia Butuh Pekerjaan

Photo Author
- Jumat, 26 September 2025 | 15:47 WIB
Foto ilustrasi - Kemenaker sebut 10,7 juta warga Indonesia butuh pekerjaan. (Ilustrasi/Gema Lantang)
Foto ilustrasi - Kemenaker sebut 10,7 juta warga Indonesia butuh pekerjaan. (Ilustrasi/Gema Lantang)

Masih dari acara yang sama, Lukita membeberkan bahwa saat ini persoalan pendidikan juga menjadi hal yang berkaitan dengan kesempatan kerja.

Baca Juga: Jutaan Lapangan Kerja Ditargetkan Lewat 17 Paket Stimulus Ekonomi Pemerintah

Menurutnya, untuk saat ini kualifikasi pendidikan di Indonesia masih di SMP ke bawah dengan persentase 55 sampai 56 persen.

“Sekitar 55-56 persen penduduk kita kualifikasinya masih SMP ke bawah. SMP, bukan SMA. Tapi SMP ke bawah,” imbuhnya.

Pembukaan lapangan pekerjaan menjadi salah satu janji politik Prabowo dan Gibran saat maju pemilihan presiden (Pilpres).

Saat itu, pasangan yang maju dengan nomor urut 02 ini menjanjikan bakal membuka 19 juta lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia.

Berbagai program yang dijalankan oleh pemerintahan Kabinet Merah Putih pun digadang-gadang bakal mampu menyerap banyak tenaga kerja, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hingga Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga: Klaim Target Swasembada Pangan, Mentan: Kerja Anak Bangsa

Khusus MBG, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sempat memprediksi bakal ada 1,9 juta lapangan kerja yang dibuka.

“Pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, terus ekosistem yang terbangun dari ekonomi dan seterusnya,” ujar Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan pada 19 Maret 2025 lalu.

Kemudian dijelaskan oleh Arief Anshory Yusuf, mengenai dampak MBG pada penyerapan tenaga kerja dan angka kemiskinan di Indonesia.

“Program ini sangat bagus sekali dalam konteks pro-job, jadi menciptakan lapangan pekerja baru itu sampai 1,9 juta,” ujar Arief dalam konferensi pers yang sama.

Baca Juga: SPBU Swasta Beli BBM dari Pertamina, Jebakan Monopoli?

“Lalu kemudian kemiskinan itu bisa berkurang sampai menjadi 5,8 persen kalau roll out-nya benar, ketimpangan juga akan sangat berkurang,” jelasnya.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Rahmad Ade

Tags

Artikel Terkait

Terkini

D’Raja Law Firm, Mitra Hukum Terpercaya di Indonesia

Selasa, 16 Desember 2025 | 19:16 WIB

Pengamat: Perpol Kapolri tak Langgar Keputusan MK

Minggu, 14 Desember 2025 | 12:55 WIB

Pengamat Sebut Temuan Ombudsman RI Bukan Putusan Hukum

Sabtu, 13 Desember 2025 | 15:57 WIB

Tanfidziyah Copot Gus Ipul dari Posisi Sekjen PBNU

Sabtu, 29 November 2025 | 08:37 WIB
X