Di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan melakukan verifikasi label melalui laboratorium pemerintah.
“Kami bekerja sama dengan perusahaan, tapi memang sulit mengubah kebiasaan masyarakat,” tambah Nadia.
Sementara itu, dokumen WTO yang diperoleh Reuters menunjukkan produsen makanan AS khawatir aturan ini berdampak pada ekspor ke Indonesia.
Baca Juga: Demo Buruh, Said Iqbal Sebut Bakal Ada Aksi Lain tuk Dialog
Nilai ekspor produk pangan AS ke Indonesia tercatat sekitar Rp892 miliar per tahun.
Industri makanan dalam negeri pun ikut meminta penundaan sehingga kebijakan ini beberapa kali tidak masuk daftar prioritas legislasi.
Meski begitu, pakar kesehatan publik dari CISDI, Diah Saminarsih, menilai kebijakan ini sangat krusial.
“Industri memang selalu memberikan tekanan, tapi semakin banyak orang Indonesia jatuh sakit karena penyakit tidak menular seperti kanker dan diabetes akibat pola makan tidak sehat,” ujarnya.
Artikel Terkait
Puan Dukung Rencana Beli Gas LPG 3 Kg Pakai NIK
Luhut Ungkap Terima Dukungan dari Prabowo Bentuk Bank Genetik
Salah Langkah di Hari Pertama, Gen Z Dinilai Bisa Resah Cari Pekerjaan Baru
Danantara Gelontorkan Rp1,5 Triliun untuk Penyerapan Gula
Demo Buruh, Said Iqbal Sebut Bakal Ada Aksi Lain tuk Dialog
Status Immanuel Ebenezer di Gerindra, Prabowo: Dia Belum Kader
Jefri Pardede Tepis Hoak yang Menyasar Maulana
Prabowo ke Pejabat: Bersihkan Diri Sebelum Dibersihkan!
Apple akan Bangun Akademi Developer Baru di Jakarta, Target 1.000 Pelajar
PPATK Gandeng BGN Awasi Transaksi Mencurigakan di Program MBG