GEMA LANTANG, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli buka suara mengenai operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Wakil Menteri (Wamenaker) Immanuel Ebenezer.
Yassierli mengatakan bahwa jajarannya di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menandatangani pakta integritas.
Baca Juga: Kinerja Teddy Diklaim Paling Paham Arah Kepemimpinan Prabowo
Dalam pakta tersebut, Yassierli juga mengungkapkan bahwa ada perjanjian persetujuan untuk diberhentikan jika terlibat dalam tindakan korupsi.
“Saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemnaker untuk menandatangani pakta integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi,” ujar Yassierli di kantor Kemnaker saat jump pers pada Kamis petang, 21 Agustus 2025.
Baca Juga: Saham BBCA Tertekan, Pengamat: Degradasi Fundamental
Ia membeberkan bahwa untuk sertifikasi K3, pakta integritas juga dilakukan bersama dengan perusahaan jasa K3 atau PJK3.
Yassierli menyebutkan bahwa ada 1.000 PJK3 di Indonesia yang meneken pakta integritas bersama dengan Kemnaker.
“Ini baru selesai sebenarnya dan untuk membuat komitmen supaya tidak ada praktik suap, pemerasan, dan atau gratifikasi,” tambahnya.
Baca Juga: AJI Desak Polisi Tangkap Pelaku Pengeroyokan 8 Wartawan di Serang
Tak hanya melakukan pakta integritas, Yassierli menyatakan telah melakukan rotasi pegawai yang sudah lebih dari 4 tahun menjabat dalam posisinya.
Mengenai penangkapan OTT KPK Wamenaker yang akrab dipanggil Noel itu disebut sebagai pukulan berat sejak dirinya menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan.
Ditambah menurutnya, selama 10 bulan terakhir ia menjabat, dirinya sedang melakukan banyak pembenahan pada integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan.
Artikel Terkait
Immanuel Ebenezer Diduga Peras Perusahaan Terkait Sertifikasi K3
Petani Tebu Ngeluh ke DPR: Stok Gula 100 Ribu Ton Mandek
Unjuk Rasa di PLTA Kerinci Ricuh, Kapolres: Situasi Kondusif
Verifikasi Bukan Legitimasi Monopoli Ruang Publik
AJI Desak Polisi Tangkap Pelaku Pengeroyokan 8 Wartawan di Serang
OTT KPK, Menaker Dukung Penuh Proses Hukum: Tak Ada Toleransi
Soal OTT Wamenaker: 14 Orang dan 22 Unit Kendaraan Telah Diamankan
Pembatasan Gas HGBT Meresahkan, Pabrik Keramik PHK Ratusan Karyawan
Saham BBCA Tertekan, Pengamat: Degradasi Fundamental
Kinerja Teddy Diklaim Paling Paham Arah Kepemimpinan Prabowo