GEMALANTANG.COM, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) Dody Hanggodo memberikan tanggapan tentang oknum jajarannya yang terseret dugaan korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 5 orang di Sumatera Utara terkait proyek dari Dinas PUPR.
Tersangka dalam OTT itu adalah para pejabat PUPR Sumatera Utara dan pihak swasta yang terlibat dalam proyek yang tengah digarap.
Baca Juga: Gawat! Harga Beras Medium di Tanjab Timur Warna Merah
Atas penangkapan dari KPK ini, Menteri Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa dirinya merasa terpukul.
Ia juga menegaskan bahwa kasus ini merupakan tamparan keras baginya dengan kasus yang terjadi di kementerian yang ia pimpin.
“Jangan ada pertanyaan lagi karena saya agak terpukul dan ini benar-benar tamparan keras ke saya,” katanya, dikutip Minggu, 29 Juni 2025
Baca Juga: Topan Ginting Jadi Tersangka Suap Proyek Jalan Senilai Rp 231M
Dody mengklaim dirinya hanya tahu lewat pemberitaan dan menyarankan pada media untuk mengonfirmasi langsung ke pihak KPK.
“Kalau detailnya saya malah nggak cek, mungkin kalau mau detailnya langsung ke komisi (KPK) ya, saya takut nanti saya memberikan info yang salah,” imbuhnya.
Baca Juga: Sri Mulyani Terkesan dengan Model Ekonomi China
Dalam kesempatan yang sama, Dody menegaskan dirinya akan melakukan evaluasi, sesuai dengan mandat Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi.
Lima orang yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi pembangunan serta preservasi jalan di wilayah Sumatera Utara adalah inisial TOP sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, RES sebagai Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut, dan HEL yang berasal dari Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumut.
Artikel Terkait
Topan Ginting Jadi Tersangka Suap Proyek Jalan Senilai Rp 231M
Iran Buka Wilayah Udara Usai Bertempur Melawan Israel
TNI Buru Pelaku Pengeroyokan Perwira TNI AL di Terminal
Sri Mulyani Terkesan dengan Model Ekonomi China
Gawat! Harga Beras Medium di Tanjab Timur Warna Merah
Menteri PU Akan Evaluasi Besar-besaran Buntut OTT KPK di Sumut
Wakil Ketua DPRD Banten Akui Tandatangani Memo Titip Siswa SPMB SMA
Pernyataan WNI Jadi Kontroversi, Menteri Karding Beri Klarifikasi
Teddy Pantau Pembangunan Sekolah Rakyat dan Sapa Orang Tua Calon Siswa
Menteri P2MI Sebut Lowongan Kerja Dalam Negeri Bukan Wewenangnya