Senin, 22 Desember 2025

Tuai Kecaman, DPR Panggil Fadli Zon Untuk Klarifikasi

Photo Author
- Selasa, 17 Juni 2025 | 10:46 WIB
Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon. (Gemalantang.com/Instagram.com/@fadlizon)
Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon. (Gemalantang.com/Instagram.com/@fadlizon)

GEMALANTANG.COM, JAKARTA -- Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon kini tengah ramai disoroti sebagian publik di Tanah Air perihal pernyataannya tentang tragedi kemanusiaan di peristiwa era transisi reformasi pada Mei 1998 silam.

Diberitakan sebelumnya, pernyataan Fadli Zon terkait pemerkosaan massal 1998 menuai kritik luas hingga didesak minta maaf. Pernyataan Fadli Zon dalam sebuah wawancara itu dinilai keliru.

Baca Juga: Donald Trump Sesumbar Remehkan Kekuatan Tempur Iran

Pernyataan Fadli Zon itu menuai kecaman karena menyatakan tidak ada bukti dalam pemerkosaan massal pada Mei 1998. 

Terkini, Komisi X DPR RI akan memanggil Fadli Zon untuk klarifikasi mengenai ucapan Menbud RI tersebut.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani yang menyoroti pernyataan Fadli Zon soal pemerkosaan massal dalam huru-hara atau kerusuhan pada Mei 1998 itu hanya sebatas rumor.

Baca Juga: ‎Ahli Sipil Buka Suara Soal Tender Jembatan Sari Bakti yang 'Buat Gaduh'

"Pernyataan Menteri Kebudayaan yang menyebut bahwa pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 hanya sebatas rumor, perlu secara resmi diklarifikasi," tutur Hadrian kepada awak media di Kemendikti Saintek, Jakarta, dikutip pada Selasa, 17 Juni 2025. 

"Komisi X DPR RI tentu akan meminta penjelasan lebih lanjut terkait pernyataannya tersebut," imbuh Hadrian.

Hadrian mengungkap, kemungkinan Fadli Zon selaku kepala Kementerian Kebudayaan RI akan hadir dalam rapat kerja (raker) dengan komisi X yang dijadwalkan pada 24 Juni 2025 mendatang.

Baca Juga: Ada Potensi Suap hingga Gratifikasi, KPK Pantau SPMB 2025

"Tentu Masa Sidang IV yang akan dimulai pada 24 Juni atau minggu depan, kami akan mengagendakan Raker/RDP dengan seluruh mitra Komisi X, termasuk Kementerian Kebudayaan," tuturnya.

Lebih lanjut, Hadrian menerangkan Fadli Zon perlu mengklarifikasi pernyataannya mengingat permasalahan sejarah kekerasan seksual di Indonesia sangat sensitif bagi bangsa. 

 

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Rahmad Ade

Tags

Artikel Terkait

Terkini

D’Raja Law Firm, Mitra Hukum Terpercaya di Indonesia

Selasa, 16 Desember 2025 | 19:16 WIB

Pengamat: Perpol Kapolri tak Langgar Keputusan MK

Minggu, 14 Desember 2025 | 12:55 WIB

Pengamat Sebut Temuan Ombudsman RI Bukan Putusan Hukum

Sabtu, 13 Desember 2025 | 15:57 WIB

Tanfidziyah Copot Gus Ipul dari Posisi Sekjen PBNU

Sabtu, 29 November 2025 | 08:37 WIB
X