"Tugas mendesak pemerintah provinsi harus beralih fokus pada kebijakan struktural, yaitu penguatan basis produksi lokal untuk mencapai swasembada komoditas kunci, meningkatkan manajemen stok dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)" ujarnya.
"Serta memastikan adanya pengawasan rantai pasok yang transparan untuk memotong jalur spekulasi." tambah Ferzi, Rabu, 26 November 2025.
Baca Juga: MUI Singgung soal Koperasi Merah Putih Syariah
Secara keseluruhan, gejolak harga menjelang Nataru di Jambi adalah sinyal bahaya yang menuntut reformasi kebijakan ekonomi dan pertanian.
"Agar sistem pangan daerah menjadi lebih resilien dan mampu menjamin stabilitas harga bagi kesejahteraan rakyat." sebutnya.
Artikel Terkait
Respons Kapolri soal Masyarakat Lebih Percaya Damkar Dibanding Polisi
Pengamat: RSUD Raden Mattaher Mengalami Malfungsi Berat
Ketua DPR hingga Presiden Prabowo Minta Evaluasi dan Audit Rumah Sakit
Penerimaan Pajak Neto Anjlok 3,9 Persen, DPR Sentil Menkeu Purbaya
Mabes Polri Bidik Sektor Tambang Batu Bara di Jambi
Dirjen Bea Cukai Beberkan Hambatan Pemberantasan Rokok Ilegal
Syarif Fasha Bongkar Kecurangan Distribusi BBM Bersubsidi
Menilik Komitmen BPABB Dalam Menjaga Kelancaran Lalulintas
Warga Jambi Ngeluh Harga Kebutuhan Pokok Meroket Jelang Nataru
Bersama sang Istri, Fadhil Arief Peringati Hari Guru