Masyarakat Tolak Stockpile Batubara, Pemerintah Berpihak Kemana?

Heboh akan dibangunnya stockpile di Aurkenali mencuat sejak 6 bulan lalu. Belasan ketua RT langsung menggelar rapat. Hasilnya, mereka menolak. Warga sempat senang.

Selang beberapa pekan, warga kembali heboh. Mereka mendapat kabar, sejumlah ketua RT melakukan pertemuan dengan Camat Telanaipura, Lurah Aurkenali, dan PT SAS.

Pertemuan itu awalnya membicarakan tentang penanganan sampah. Namun, di tengah rapat, tiba-tiba muncul pembahasan tentang stockpile.

Setelah dilakukan presentasi oleh pihak PT SAS, para ketua RT yang awalnya menolak stockpile berbalik arah. Mereka setuju stockpile dibangun.

Kabar itu cepat beredar di tengah warga. Warga pun marah. Mereka mendatangi para ketua RT itu satu per satu. Door to door.

Kepada warga, sejumlah ketua RT mengaku mereka terjebak. Mereka mau hadir di rapat itu lantaran agendanya membahas masalah sampah.

“Kami dijebak. Saya tidak menyangka rapat itu akan membahas soal stockpile. Kalau saya tahu dari awal, saya tidak mau datang,” kata Zulhakimi, Ketua RT 19.

Melihat warga sudah emosi, para ketua RT itu berbalik arah lagi. Menolak pembangunan stockpile. Mereka juga membuat pernyataan menolak di atas materai.

Informasi yang didapat, ada 2 ketua RT yang tidak menolak. Salah seorang diantaranya berdalih karena dia berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Gelombang penolakan stockpile terus mengencang. Dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama hingga tokoh pemuda dan pengurus masjid menyatakan menolak. Tertulis dan diteken di atas materai.

Warga juga mulai waspada terhadap hasutan-hasutan berkedok sosialisasi. Warga pasang mata dan telinga di mana-mana.

Sabtu, 4 November, warga memergoki 2 orang utusan PT SAS mendatangi rumah Ketua RT 04, Nana. Di situ banyak ibu-ibu. Kedua orang itu pun disuruh keluar dari lingkungan Perumahan Aurduri.

Penolakan kembali ditegaskan warga kala bertemu Ivan Wirata di Desa Mendalo Laut. Tokoh masyarakat Perumahan Aurduri, Ahmad menegaskan, warga tidak menolak pemerintah membangun stockpile. Hanya saja, lokasinya jangan di Aurkenali.

“Jadi pemerintah jangan salah kaprah. Kami tidak anti investor. Kami ini memikirkan nasib kami dan anak cucu kami di masa mendatang. Tolak itu sudah harga mati,” tandas Ahmad.

Tak sampai disitu, warga juga sepakat akan menyampaikan aspirasinya langsung ke Gubernur dan DPRD Provinsi Jambi. Warga akan melakukan aksi, mempertahankan hidup mereka yang sudah nyaman selama ini