Gemalantang.com - Salah seorang polisiti PKB, Muhammad Nasir mendukung masyarakat yang melakukan penolakan pembangunan stockpile batubara.
Menurut Nasir, jika pembangunan stockpile batubara ini terjadi di Kelurahan Aurkenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi akan menimbulkan penyakit bagi masyarakat sekitar
Dikatakan Nasir, di Kelurahan Aurkenali terdapat beberapa sekolah, mulai dari PAUD, Taman Kanak-Kanak, hingga Sekolah Dasar (SD). Sementara di Desa Mendalo Darat dan Mendalo Laut, Kecamatan Jambi Luar Kota, ada SMP dan SMA.
Lebih ironis lagi, stockpile batubara akan didirikan di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, alias menabrak aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi 2013 - 2033, yang sudah ditetapkan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2013.
“Wilayah itu berdasarkan RTRW untuk perumahan atau pemukiman. Bukan daerah pertambangan. Saya tahu persis, karena saya 9 tahun di DPRD Kota Jambi,” tegas mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Provinsi Jambi ini.
Baca Juga: Dukung Warga Tolak Pembangunan Stockpile Batubara, Anggota DPRD Provinsi Jambi Layangkan Surat
Baca Juga: Persoalan Batubara di Jambi Tak Kunjung Selesai, Kini Muncul Lagi Persoalan Pembangunan Stockpile
Baca Juga: Selama Kampanye Pemilu, Angkutan Batubara Dihentikan Selama 75 Hari
Menurut Nasir, ada dampak lain yang harus dibayar mahal oleh warga sekitar stockpile tersebut. Ketenteraman sosial masyarakat Aurkenali dan sekitarnya akan terganggu.
“Selama ini mereka hidup tenteram, rukun dan damai. Saya yakin biaya mengurus rumah tangga warga sekitar jadi meningkat. Untuk kebersihan dan biaya kesehatan keluarga jadi besar akibat debu batubara yang berterbangan,” ungkapnya.
Keberadaan stockpile batubara yang dibuai “janji manis” itu juga akan membuat menurunnya nilai investasi milik perorangan warga sekitar. Orang tidak akan tertarik untuk membeli tanah dan bermukim di sekitar wilayah itu, karena udaranya tidak sehat.
Baca Juga: Tertangkap Kamera, Angkutan Batubara Beroperasi Diluar Jam Operasional
Baca Juga: Konflik Tak Kunjung Selesai, Angkutan Batubara Kembali di Stop
Tegak lurus pada aturan yang ada, pria 47 tahun ini minta Gubernur Jambi, Al Haris, segera membatalkan pembangunan stockpile batubara di tengah perkampungan warga itu. Al Haris mesti berpihak ke masyarakat, bukan pengusaha.
Artikel Terkait
Kenang Mahasiswa Korban Tabrakan Truk Batubara, IKMM Jambi Gelar Aksi Solidaritas
Polda Jambi Minta Kementerian ESDM Beri Sangsi Perusahaan Tambang, Tapi Angkutan Batubara Tetap Melanggar
Armadanya Melanggar, Berikut Perusahaan Tambang Batubara Bakal Dapat Sangsi
Jadi Keprihatinan Publik, Ini Sejumlah Pelanggaran Angkutan Batubara yang Sebabkan Kemacetan di Jambi
Angkutan Batubara Biang Kemacetan Jalan, Warga: Kami Ngantar Anak Sekolah Sampai Terlambat