Senin, 22 Desember 2025

Natalius Pigai Singung Kekayaan Menteri Lain

Photo Author
- Sabtu, 15 November 2025 | 12:51 WIB
Menteri HAM menegaskan bahwa semua menteri memiliki gaji yang sama. (Tangkapan layar YouTube Akbar Faizal Uncensored)
Menteri HAM menegaskan bahwa semua menteri memiliki gaji yang sama. (Tangkapan layar YouTube Akbar Faizal Uncensored)

GEMA LANTANG -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa seluruh menteri dalam kabinet memiliki besaran gaji yang sama. 

Karena itu, Pigai mempertanyakan munculnya simpanan belasan hingga puluhan miliar rupiah pada sebagian pejabat negara, terutama jika kenaikan kekayaan itu terjadi setelah seseorang menjabat.

Pernyataan tersebut disampaikan Pigai dalam tayangan Akbar Faizal Uncensored yang tayang pada Jumat, 14 November 2025. 

Pria asal Papua Tengah itu pun menekankan bahwa standar gaji menteri bersifat seragam tanpa memandang besar kecilnya anggaran kementerian yang mereka pimpin.

Baca Juga: Pakar Hukum Soroti Pembuktian Keaslian Ijazah Jokowi

"Jadi kalau hari ini ada menteri yang simpanannya lebih dari sekian belasan milyar puluhan milyar, harus diragukan," ucap Pigai.

Tidak Ada Perbedaan Gaji

Pigai menambahkan bahwa dirinya memimpin kementerian dengan anggaran yang besar, namun hal itu tidak membuat gajinya berbeda dari menteri lain. 

Menurutnya, tidak logis jika ada pejabat negara tiba-tiba memiliki lonjakan simpanan selama menjabat, mengingat pendapatan mereka adalah standar.

"Saya menteri di kementerian HAM, kebetulan anggarannya lebih banyak," kata Pigai.

Pria usia 49 tahun itu kembali menegaskan bahwa tidak ada menteri yang memperoleh gaji berbeda hanya karena kementeriannya mengelola sumber daya atau anggaran yang besar. 

Baca Juga: Natalius Pigai Ungkap Alasan Tak Tersentuh Reshuffle Kabinet Prabowo

“Katakanlah dengan kementerian yang anggarannya kecil dengan kementerian yang mengelola sumber daya itu menteri itu gajinya sama pak,” ujarnya.

Lonjakan Kekayaan Pejabat Harus Jadi Alarm

Pigai menilai bahwa peningkatan harta kekayaan pejabat publik yang tidak sesuai dengan profil pendapatan resmi harus menjadi alarm bagi masyarakat. 

 

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Rahmad Ade

Tags

Artikel Terkait

Terkini

D’Raja Law Firm, Mitra Hukum Terpercaya di Indonesia

Selasa, 16 Desember 2025 | 19:16 WIB

Pengamat: Perpol Kapolri tak Langgar Keputusan MK

Minggu, 14 Desember 2025 | 12:55 WIB

Pengamat Sebut Temuan Ombudsman RI Bukan Putusan Hukum

Sabtu, 13 Desember 2025 | 15:57 WIB

Tanfidziyah Copot Gus Ipul dari Posisi Sekjen PBNU

Sabtu, 29 November 2025 | 08:37 WIB
X