GEMA LANTANG, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani angkat bicara terkait aksi demonstrasi yang digelar massa di area depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Agustus 2025.
Sebelumnya, ajakan melakukan demonstrasi di Gedung DPR ini ramai beredar di media sosial terkait seruan masyarakat, mulai dari mahasiswa hingga buruh untuk turun ke jalan.
Terdapat sejumlah tuntutan yang disuarakan massa aksi dalam demonstrasi itu, yakni pembubaran DPR, penghapusan gaji dan tunjangan DPR, dan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Baca Juga: Bulog Ungkap Stok Beras Pemerintah Capai 3,91 Juta Ton, Siap Didistribusikan
Perihal itu, Puan menyatakan pihaknya telah menampung aspirasi dari para massa aksi, terkhusus poin-poin terkait masukan dari masyarakat terhadap kinerja DPR RI.
"Kami akan tetap menampung semua aspirasi, masukan dari masyarakat dan kami minta masukan dari semua masyarakat untuk membantu memperbaiki kinerja dari DPR untuk bisa sama-sama kita perbaiki dalam membangun bangsa dan negara," kata Puan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari yang sama.
Saat ditanya terkait barikade beton yang terpasang di depan gedung DPR RI, Puan hanya menegaskan DPR menghormati penyampaian aspirasi masyarakat.
Baca Juga: Maulana Perketat Pengawasan dan Perizinan Lembaga Kesejahteraan Sosial
"Ya mari kita sama-sama saling hormat menghormati dalam menyampaikan aspirasi," terang Puan.
"Kami juga di DPR akan menampung semua aspirasi dan tentu saja semua spirasi itu akan kita sama-sama bicarakan untuk kita sama-sama perbaiki," imbuhnya.
Hal senada juga diutarakan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad yang menuturkan, pada dasarnya DPR menghormati hak untuk berserikat dan berkumpul masyarakat Indonesia untuk menyuarakan pendapat.
Baca Juga: Kemensos Siap Tutup Lembaga Kesejahteraan Sosial Ilegal
"Tentunya menyuarakan aspirasi kepada DPR," ujar Dasco dalam kesempatan yang sama.
Artikel Terkait
Menko Perekonomian Klaim Realisasi Investasi Sebesar Rp942 Triliun
Kemenperin Tegur Asosiasi Tekstil, Ternyata Impor Naik 239 Persen
Kemensos Siap Tutup Lembaga Kesejahteraan Sosial Ilegal
Heboh soal Pernyataan Bandingkan Harga Beras, Mentan: Jangan Terprovokasi
Pemerintah Gelontorkan Rp1,5 Triliun untuk Penyerapan Gula Petani
Prabowo Lantik Brian Yuliarto Jadi Kepala Badan Industri Mineral
PGN Pastikan Pasokan Gas Industri Pulih 100 Persen
PT Timah Buka Suara soal Tambang Ilegal di Sekitar Kawasannya
Maulana Perketat Pengawasan dan Perizinan Lembaga Kesejahteraan Sosial
Bulog Ungkap Stok Beras Pemerintah Capai 3,91 Juta Ton, Siap Didistribusikan