Maulana Perketat Pengawasan dan Perizinan Lembaga Kesejahteraan Sosial

‎GEMA LANTANG, KOTA JAMBI -- Pemerintah Kota Jambi akan memperketat pengawasan dan perizinan terhadap panti asuhan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kota Jambi.

‎Hal ini senada dengan komitmen pemerintah untuk menertibkan panti asuhan maupun lembaga kesejahteraan sosial (LKS) yang tidak memiliki izin resmi. 

‎Baca Juga: Kemensos Siap Tutup Lembaga Kesejahteraan Sosial Ilegal

‎Walikota Jambi Maulana mengatakan panti asuhan serta LKS yang berada di Kota Jambi akan dibina oleh instansi terkait.

‎Pasalnya, baru-baru ini Pemerintah Kota Jambi bersama Densus 88 telah menutup beberapa Lembaga Kesejahteraan Sosial yang diklaim terafiliasi teroris.

‎Baca Juga: Menko Perekonomian Klaim Realisasi Investasi Sebesar Rp942 Triliun

‎"Akan dilakukan pembinaan oleh dinas sosial. Kita baru menutup 6 LKS yang berafiliasi dengan teroris bersama Densus 88" kata Walikota Jambi Maulana kepada Gema Lantang, Senin, 25 Agustus 2025.

‎Asal tahu saja, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyebut masih banyak LKS yang beroperasi tanpa status hukum yang jelas.

‎Baca Juga: Jefri Peringatkan Pihak Yang Tuding Maulana soal 'Fee' Proyek

‎"Kita ingin memberikan satu sanksi kepada mereka-mereka yang tidak memiliki izin tapi mengoperasikan panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial," katanya. 

‎Ia menegaskan, legalitas dan akreditasi wajib dijalani oleh seluruh pengelola panti asuhan maupun LKS. 

‎Baca Juga: Prabowo Lantik Brian Yuliarto Jadi Kepala Badan Industri Mineral

‎"Itu banyak yang belum terdaftar dan banyak juga yang belum terakreditasi," imbuh Yusuf kepada awak media pada Minggu 24 Agustus 2025.