"Menteri dan anggota parlemen Swedia tidak punya mobil dinas atau sopir pribadi, mereka pergi seperti masyarakat pada umumnya, seperti menaiki kereta api yang penuh sesak," ungkap Joakim Holm, warga negara Swedia pada tahun 2019 lalu.
Di Swedia, hanya perdana menteri yang mempunyai hak istimewa menggunakan mobil dinas dengan pengawalan khusus saat berada di jalan raya.
Para pejabat negara yang kedapatan menyewa taksi pun akan menjadi buah bibir publik di Swedia karena dinilai 'menghabiskan uang negara'.
Warga Swedia: Tak Ada Hak Istimewa Bagi Pejabat Negara
Dalam kesempatan yang sama, Joakim Holm menyebut negaranya tidak menawarkan kemewahan atau hak istimewa bagi para pejabat negara.
"Swedia tidak menawarkan kemewahan atau hak istimewa bagi para pejabat negara," tegas Holm.
Di sisi lain, warga Swedia itu menyebut kesederhanaan yang dilakukan masyarakat yang perlu diikuti oleh pejabat negaranya.
"Sama seperti warga biasa, mereka bisa saja diadili di pengadilan seperti orang lain. Karena kami (warga) yang membayar para pejabat negara," ungkap Holm.
Artikel Terkait
Ajak Semua Pihak Membangun Batanghari, Fadhil Arief: Tanpa Dukungan Program Tidak Barjalan
ASN Tak Memilihnya Saat Pilkada Batanghari, Ini Kata Fadhil Arief
Niat Menemui Anakya, Oknum Anggota DPRD Provinsi Jambi Dikeroyok Oleh Oknum ASN
Dampak Sosial Dan Ekonomi Ditengah Pusaran Ilegal Drilling
Guru Besar IPB yang Menghitung Kerugian Negara di Kasus Korupsi Timah 271T Dipolisikan Ormas