Kalau di BKN kan sudah ada database itu yang tercatat kan 2,3 juta. Terus tadi kan ada usulan tambahan itu, nantikan akan dilakukan verifikasi dulu, audit menyeluruh oleh BPKP, ini supaya kita tahu juga,” kata Haryomo.
Menurut data BKN, hingga kini jumlah tenaga honorer atau non aparatur sipil negara (ASN) yang tercatat hanya sebanyak 2,3 juta.
Namun, Komisi II DPR RI mengungkap potensi pembengkakan tenaga honorer menjadi 5,6 juta berdasarkan laporan yang termuat dalam halojg.id.
Pemerintah saat ini benar-benar berupaya untuk mengangkat derajat para honorer.
Berbagai skema telah dirancang oleh pemerintah agar para honorer bisa hidup sejahtera di tahun ini.
Salah satu langkah yang diberikan pemerintah untuk melakukan pengangkatan honorer menjadi PPPK adalah dengan seleksi PPPK 2024.
Seleksi PPPK 2024 rencananya akan digelar pada Juni dan Agustus 2024. Sementara untuk formasinya, pemerintah mengalokasikan 100 persen formasi PPPK 2024 untuk para honorer.
Namun, seleksi PPPK 2024 ini masih menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian honorer, terutama yang berusia lanjut.
Mereka khawatir tidak lolos seleksi atau digantikan oleh tenaga honorer titipan atau fiktif.
Umumnya mereka keluhkan pertama data mereka yang tidak terdaftar sebagai tenaga honorer yang diangkat menjadi PPPK sementara mereka telah mengabdi selama puluhan tahun.
Kedua, mereka sangat khawatir data mereka akan diganti dengan tenaga honorer titipan dan fiktif seperti yang sudah terjadi pada beberapa daerah,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang.
Disisi yang lain, honorer juga masih menunggu PP turunan dari UU ASN No 20 Tahun 2023.
PP ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai mekanisme pengangkatan honorer menjadi PPPK di tahun ini.
Artikel Terkait
Ombudsman Jambi Minta Peserta PPPK Jangan Takut Mengadukan Jika Ada Kecurangan
Al Haris Minta Pihak Berwenang Usut Oknum Pejabat Yang Bermain Dalam Seleksi PPPK
Dinantikan Belasan Tahun, Guru Agama Ini Dapat Kado PPPK di Tahun 2024
Peserta PPPK Banyak Keluhan, Ombudsman Provinsi Jambi: Jangan Takut untuk Melapor
Banyak Peserta PPPK Komplain, Ombudsman Provinsi Jambi Tegaskan Harus Tanggap
Bisa Diberhentikan dengan Pemutusan Kontrak Kerja, Fadhil Arief Ingatkan Ini Kepada PPPK
Fadhil Arief Upaya Semua Tenaga Honorer Jadi PPPK