Dalam pernyataannya, ia meminta agar Satgas Terpadu bertindak tegas terhadap oknum-oknum yang terindikasi menjadi dalang dari mobilisasi penolakan yang mengganggu stabilitas daerah dan kenyamanan investor.
“Kami mendukung penegakan hukum terhadap oknum yang mempermainkan investasi demi kepentingan pribadi. Ini bukan soal menolak investasi, tapi menolak manipulasi. Kita bisa jaga lingkungan dan ekonomi secara bersamaan, asal aktor busuk disingkirkan,” tegasnya.
Investasi sebesar PT SAS semestinya tidak menjadi kambing hitam dalam konflik yang diproduksi. Pembangunan industri dan infrastruktur di Jambi bukan tanpa tantangan, namun juga bukan tanpa solusi.
Baca Juga: Polemik Pagar Beton Laut Cilincing, Pemprov DKI Akui Tak Bisa Berbuat Banyak
Daerah lain telah menunjukkan bahwa melalui social mapping, kompensasi adil, dialog masyarakat, serta penerapan teknologi hijau, konflik seperti ini dapat diatasi secara bermartabat dan produktif.
Yang terjadi di Jambi saat ini dinilai bukan karena tidak ada solusi. Tapi karena solusi itu tidak diinginkan oleh pihak-pihak yang justru diuntungkan dari kekacauan.
Pihak-pihak ini disebut membutuhkan konflik agar dapat bernegosiasi. Mereka butuh kegaduhan agar dapat menjual pengaruh.
Jika pemandangan ini terus dibiarkan, yang terjadi bukan sekadar kegagalan proyek PT SAS, tapi kegagalan sistemik dalam menjaga iklim investasi di Jambi.
Baca Juga: Konsumsi Gula Rafinasi yang Bikin Petani Merugi Kini Disoroti DPR
Yang mana, diyakini akan menjauhkan peluang kerja, pertumbuhan ekonomi, dan kepercayaan investor nasional maupun global. (Tim)