GEMA LANTANG, JAMBI -- Transformasi digital di Kota Jambi saat ini diklaim bergerak ke arah yang benar, salah satu yang menjadi contoh adalah penerapan sistem pembayaran parkir non-tunai melalui QRIS.
Namun, keberhasilan sebuah sistem tak hanya bergantung pada teknologi yang dipakai, melainkan juga pada perilaku dan kesiapan sosial pelaksananya.
Menurut pengamat ekonomi Dr. Noviardi Ferzi, fenomena lambatnya adopsi pembayaran parkir QRIS mencerminkan kesenjangan antara inovasi teknologi dan kesiapan perilaku masyarakat serta pelaksana di lapangan.
Baca Juga: Jelang Nataru, PUPR Kebut Pengerjaan Proyek di Kota Jambi
“Kota Jambi sudah memiliki arah kebijakan digitalisasi keuangan yang progresif. Namun, transformasi tidak cukup dengan mengumumkan sistem baru. Ia membutuhkan perubahan budaya transaksi, edukasi, dan rasa percaya dari masyarakat hingga juru parkir,” katanya, Selasa, 11 November 2025.
Data dari Pemerintah Kota Jambi menunjukkan bahwa dari sekitar 500 juru parkir resmi, baru 300 yang memiliki rekening dan QRIS.
Sementara itu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor parkir sebesar Rp6,8 miliar baru tercapai sekitar Rp1,8 miliar.
Bagi Noviardi Ferzi, ketimpangan angka ini menunjukkan bahwa digitalisasi belum efektif meningkatkan basis penerimaan daerah.
Baca Juga: Aktivis Buruh Marsinah Resmi Jadi Pahlawan Nasional
“Teknologi semestinya meningkatkan efisiensi dan transparansi, bukan hanya sekadar mengganti cara bayar. Jika hasilnya belum maksimal, berarti ada hambatan di level manusia dan sistem pengawasan,” jelasnya.
Ekonom Jambi itu menilai, dua hambatan utama ada pada masyarakat dan juru parkir (jukir).
Masyarakat belum terbiasa menggunakan sistem digital untuk pembayaran kecil seperti parkir. Sementara para jukir merasa lebih nyaman dengan pola tunai karena dianggap lebih cepat dan praktis.
“Bagi jukir, uang tunai itu konkret dan langsung. Sedangkan QRIS membutuhkan koneksi, pemahaman, dan kepercayaan bahwa uang akan sampai. Kalau faktor-faktor ini tidak dipenuhi, mereka akan resistensi,” tambahnya.
Artikel Terkait
Pengamat 'Kuliti' Kebijakan Walikota Maulana soal 7 SPBU
Maulana Akan Sulap Kawasan Talang Banjar jadi Pusat Oleh-oleh
Pengamat Soroti Kinerja Maulana yang Berusaha Tekan Angka Pengangguran
Menilik Kinerja Maulana Untuk Masa Depan Kota Jambi
Maulana Berlakukan Jam Malam Anak, Pengamat: Arah Moral
Sorotan Tajam di Balik 68 Kendaraan Sampah Bantuan Maulana
Kebijakan Maulana 'Melembut' Usai Diterpa Gelombang Protes
'Lansia Bahagia' dan 'Kota Tangguh' milik Maulana di Persimpangan Transparansi
Dana Rp100 Juta per RT, Gebrakan Maulana yang 'Diuji Sistem'
Tantangan Program Maulana dalam Membangun 'Bahagia' dari Akar Rumput