‎Dana Rp100 Juta per RT, Gebrakan Maulana yang 'Diuji Sistem'

‎GEMA LANTANG, JAMBI – Pemerintah Kota Jambi di bawah kepemimpinan Wali Kota Jambi, Dr. dr. Maulana, terus menunjukkan komitmen kuat dalam membangun Kota Jambi yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

‎Melalui visi besar bertajuk “Kota Jambi Bahagia”, Wali Kota Maulana menghadirkan 11 program prioritas yang menyentuh langsung berbagai aspek kehidupan masyarakat.

‎Akan tetapi, salah satu program strategis Pemerintahan Maulana yakni Rp100 Juta untuk setiap RT di Kota Jambi, menuai sorotan tajam dari akademisi.

‎Dr. Noviardi Ferzi, pengamat ekonomi perkotaan, menilai inisiatif ini sebagai model desentralisasi anggaran yang sangat patut dipuji.

‎Baca Juga: Pelabuhan Peti Kemas Muaro Jambi: Kemajuan atau Beton Ekonomi?

‎Namun, ekonom ternama di Jambi itu mengatakan hal tersebut justru rentan terjebak dalam kompleksitas birokrasi dan akuntabilitas keuangan publik.

‎Menurutnya, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari dana Rp100 juta yang digelontorkan, tetapi dari kemampuan RT, sebagai pengelola dana hibah untuk melampaui hambatan administrasi.

‎“Data awal menunjukkan realisasi program masih di angka 10 persen, meskipun 67 RT pilot project sudah menerima dana penuh." kata Noviardi, Senin, 3 November 2025.

‎Baca Juga: ‎Pelabuhan Peti Kemas Disorot, Pengamat Ingatkan Kawasan Cagar Budaya

‎"Ini jelas mengindikasikan adanya bottleneck serius, Dana Rp 100 juta per RT itu masuk kategori Belanja Hibah APBD. Apalagi dari 1.652 RT yang menerima hanya 67 RT, sekitar 5 persen." katanya.

‎Hal ini menuntut RT menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang kompleks dan detail, standar yang umumnya hanya dipahami oleh OPD atau profesional akuntansi.

‎"Mayoritas Ketua RT tidak disiapkan untuk menjadi manajer keuangan publik." ujarnya.

Baca Juga: ‎'Lansia Bahagia' dan 'Kota Tangguh' milik Maulana di Persimpangan Transparansi