Dari sisi kebijakan, Ia juga menyoroti bahwa regulasi yang ada masih bersifat normatif. Peraturan Wali Kota memang sudah mengatur arah digitalisasi.
Baca Juga: Kisah Pilu 7 Mahasiswa Indramayu yang Tenggelam saat Rafting
Akan tetapi belum menyentuh aspek teknis operasional dan keamanan transaksi secara rinci. Padahal, dalam sistem digital, perlindungan data dan kejelasan alur dana menjadi kunci agar tidak muncul celah kebocoran baru.
“Transparansi digital itu bukan sekadar terlihat modern. Ia harus dapat diaudit, terverifikasi, dan aman. Kalau jukir tidak paham mekanismenya, masyarakat pun belum yakin, sistem ini akan jalan di tempat,” ungkapnya.
Bagi Ferzi, pernyataan Wali Kota Maulana bahwa “mengubah perilaku butuh waktu” memang benar, tetapi waktu tanpa strategi akan sia-sia.
Pemerintah dinilai perlu menggabungkan pendekatan teknologi dengan strategi sosial-ekonomi yang lebih manusiawi. Ia juga menilai bahwa perlu ada pelatihan, insentif, dan pengawasan yang seimbang agar perubahan perilaku bisa dipercepat.
Baca Juga: Prabowo Pantau Langsung Satgas Penertiban Tambang
“Kita bisa belajar dari kota lain seperti Bandung dan Surabaya. Di sana, jukir diberi insentif setiap kali transaksi digital berhasil. Itu menciptakan motivasi dan mempercepat adaptasi. Di Jambi, insentif semacam ini bisa menjadi alat perubahan yang efektif,” ujarnya mencontohkan.
Dr. Ferzi beranggapan, digitalisasi parkir QRIS bukan sekadar urusan retribusi kecil, tetapi ujian awal dari komitmen Jambi menuju tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Jika berhasil, kata Ferzi, model ini bisa diperluas ke sektor retribusi lain seperti izin usaha atau pajak daerah. Namun jika gagal, bisa muncul skeptisisme publik terhadap seluruh agenda digital pemerintah daerah.
Baca Juga: Prabowo Pantau Langsung Satgas Penertiban Tambang
“Transformasi digital bukan tentang cepatnya kita mengadopsi teknologi, tetapi sejauh mana masyarakat merasa dilibatkan dan diuntungkan. Keberhasilan parkir QRIS di Jambi akan ditentukan bukan oleh aplikasi yang dipakai, tapi oleh seberapa siap manusianya beradaptasi,” tutupnya.
Artikel Terkait
Pengamat 'Kuliti' Kebijakan Walikota Maulana soal 7 SPBU
Maulana Akan Sulap Kawasan Talang Banjar jadi Pusat Oleh-oleh
Pengamat Soroti Kinerja Maulana yang Berusaha Tekan Angka Pengangguran
Menilik Kinerja Maulana Untuk Masa Depan Kota Jambi
Maulana Berlakukan Jam Malam Anak, Pengamat: Arah Moral
Sorotan Tajam di Balik 68 Kendaraan Sampah Bantuan Maulana
Kebijakan Maulana 'Melembut' Usai Diterpa Gelombang Protes
'Lansia Bahagia' dan 'Kota Tangguh' milik Maulana di Persimpangan Transparansi
Dana Rp100 Juta per RT, Gebrakan Maulana yang 'Diuji Sistem'
Tantangan Program Maulana dalam Membangun 'Bahagia' dari Akar Rumput