‎Tiga Program 'Kota Jambi Bahagia' Tuai Kritik Tajam

‎GEMA LANTANG, JAMBI — Tiga dari sebelas program unggulan “Kota Jambi Bahagia” yang digagas Wali Kota Jambi, Dr. dr. Maulana, MKM, kini tengah menjadi sorotan tajam pemerhati kebijakan publik.

‎Tiga program tersebut yakni Bahagia Berbudaya, Apel Kota (Aparatur yang Melayani, Kompeten dan Berintegritas), dan BALAP (Bahagia Berintegritas Layanan Anti Pungli).

‎Program yang semula diharapkan menjadi motor penggerak kesejahteraan dan identitas Kota Jambi, justru menuai kritik tajam dari pengamat kebijakan publik, sosial dan ekonomi, Dr. Noviardi Ferzi.

‎Pengamat ternama di Jambi itu menilai tiga program ini belum sepenuhnya menyentuh substansi kebutuhan masyarakat secara merata.

‎Baca Juga: Respons Tak Terduga Xi Jinping usai Donald Trump Ingin Jalin Kesepakatan Baru

‎Program Bahagia Berbudaya

Noviardi mengatakan program Bahagia Berbudaya, meskipun mengangkat isu penting pelestarian budaya, namun perlu landasan strategi yang jelas dan implementasi nyata.

‎" Jika pemerintah tidak segera memperbaiki dasar hukum, melibatkan komunitas adat secara serius, dan memastikan transparansi dalam pengelolaan aset budaya, program ini berisiko menjadi alat eksploitasi budaya dan kreatifitas lokal justru tereduksi oleh kepentingan bisnis semata." bebernya.

‎Menurutnya, penanganan aset budaya harus didasarkan pada prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial, bukan hanya mengejar keuntungan ekonomi yang dapat menghancurkan warisan bangsa.

Program Apel Kota

‎Lalu, kritik tajam juga menyasar program Apel Kota yang digagas oleh Maulana, ia menilai ini justru menunjukkan sikap yang lemah terhadap masalah birokrasi yang selama ini menjamur.

‎Baca Juga: Di Balik Rencana Sikat Mafia, Ada 1.800 Jalur Tikus Luput dari Pantauan Bea Cukai

‎"Penekanan pada kompetensi dan integritas aparatur tanpa reformasi menyeluruh hanya akan menjadi retorika belaka." ujarnya, Kamis, 30 Oktober 2025.

‎Dikatakan Dr. Noviardi, pemerintah harus berani melakukan pembersihan birokrasi secara sistematis, bukan hanya fokus pada pelatihan dan semangat kerja.

‎"Tanpa sistem meritokrasi yang ketat, transparansi, dan mekanisme pengawasan yang terbuka, pelayanan publik akan tetap terjebak dalam budaya kolusi dan korupsi yang merugikan masyarakat luas." imbuhnya.

‎