Jika ketua tidak tahu ke mana uang anggota mengalir, lalu siapa yang sebenarnya mengendalikan organisasi?
Pemerintah Diam, PPTB Pecah
Kini, dengan berdirinya organisasi baru yang membawa semangat perlawanan terhadap ketertutupan, PPTB benar-benar pecah. Para pengusaha terbelah. Masing-masing menarik garis.
Di tengah kekacauan ini, pemerintah Provinsi Jambi seakan memilih diam. Dinas ESDM, Dinas Perhubungan, dan Satgaswas Gakkum yang seharusnya menjadi penengah dan pengawas belum juga bersikap.
Baca Juga: 4 Rahasia Bangun Bisnis Lebih Tahan Gempuran Ekonomi
Padahal, jika situasi ini dibiarkan, bukan hanya tatanan distribusi tambang yang terganggu, tetapi juga potensi konflik horizontal di lapangan.
Masyarakat Hanya Jadi Penonton yang Terdampak
Di luar konflik para elit pengusaha tambang, yang paling terdampak tetaplah rakyat Jambi. Jalan rusak karena angkutan batubara. Udara kotor. Sungai tercemar.
Lalu sekarang, mereka juga harus menyaksikan bagaimana segelintir orang berseteru memperebutkan uang yang entah berasal dari mana, dan mengalir ke mana.
Kisah ini belum selesai. Retaknya organisasi ini adalah cerminan dari sistem yang rusak, sistem yang menggabungkan uang, kekuasaan, dan arogansi, dalam satu wadah tertutup.
Artikel Terkait
Angkutan Batubara Dilarang Melintas, Padahal Yang Perbaiki Jalan Perusahaan
Warga Tolak Aktivitas Hauling Batubara, Iskandar: Investasi di Desa Terganggu
Warga Muaro Jambi Protes, Debu Batubara Selimuti Sungai dan Permukiman
Pemerintah Desa 'Ngomel' Gegara Debu Batubara Ancam UMKM
Tongkang Batubara Kandas Hingga Terbakar, Warga Rambutan Masam Protes
Pengemudi Angkutan Batubara di Jambi Tak Terpengaruh Isu 'One Piece'
Mencuat! Dugaan Pungutan Ilegal Batubara di Jambi Capai Triliunan Rupiah
Indonesia dan Bangladesh Perkuat Kemitraan Energi, Batubara Mendominasi
Kendaraan 'Plat Luar' Leluasa Angkut Batubara di Jambi hingga PPTB 'Jadi 2'
Heboh Angkutan Batubara 'Kode JN' Melintas di Siang Bolong