Soal Penghapusan Tenaga Honorer ke Daerah-daerah, Begini Tanggapan Fadhil Arief

Gemalantang.com - Kabar penghapusan tenaga honorer, dan pe pikuk pendaftaran  PPPK memang jadi perbincangan disetiap daerah di Indonesia.

Dengan adanya pendaftaran PPPK ini membuat tenaga honorer cemas, karena kabar beredar honorer akan dihapus pada tahun 2024 ini.

Namun penghapusan tenaga honorer ini ternyata dibatalkan oleh pemerintah pusat. Hal ini tentunya kabar baik bagi tenaga honorer di daerah.

Baca Juga: Tahun 2023 Ini Ribuan Farmasi PPPK Bakal Dibuka, Tenaga Honorer Guru TK Berpulang Besar

Baca Juga: Kabar Baik!! Guru Honorer di Jambi Bakal Diangkat Jadi PPPK, Ini Kata Fadli Sudria

Baca Juga: 9 Oknum Pegawai Honorer Dishub Batanghari Jalani Pemeriksaan di Mapolda Jambi

Wakil Ketua Komisi II DPR Syamsurizal menegaskan penghapusan status tenaga honorer harus ditunda hingga Desember 2024. Menurut dia, pemerintah dan DPR sama-sama tak mau ada Pemberhentian Kerja (PHK) massal.

"Pokoknya kita berusaha untuk tidak ada pemberhentian secara massal," kata Syamsurizal seusai rapat dengan pemerintah tentang RUU Aparatur Sipil Negara, di Gedung DPR," tandasnya belum lama ini.

Baca Juga: Pasca Diumumkan Gaji ASN Naik, Bagaimana Nasib PPPK ?

Baca Juga: Ini Jumlah PPPK Formasi Guru Merangin Yang Tanda Tangan SPMT

Kepada wartawan, Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief mengatakan, pihaknya telah memprediksi sebelumnya, bahwa pemerintah tidak sekejam itu untuk melakukan penghapusan tenaga honorer.

" Disamping itu kebutuhan tenaga honorer di daerah masih ada," pungkasnya.

Namun kata Bupati Fadhil Arief, untuk saat pihaknya telah menerima surat edaran dari Kementerian PAN-RB, bahkan pemerintah daerah tidak boleh menambahkan jumlah tenaga honorer dan anggaran.

Bupati Fadhil Arief juga menyebutkan, untuk saat Kabupaten Batanghari juga masih tenaga teknis banyak membutuhkan PPPK.