‎Kesadaran Moral Dibalik Anugerah Kebudayaan, Renungan Tentang Kebohongan dan Korupsi

‎Festival, penghargaan, atau program berbasis budaya sering kali digunakan untuk membangun citra moral pemerintah, sementara di belakang layar muncul praktik penyimpangan.‎

‎Tidak jarang pula dana kebudayaan menjadi sumber proyek dan hibah yang rawan diselewengkan. Dalam kondisi seperti itu, berbudaya bukan lagi soal kejujuran, melainkan strategi mempertahankan reputasi.

‎Kebudayaan yang sejati justru harus diuji dalam tata kelola yang bersih. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap program berbasis budaya memiliki mekanisme audit, transparansi anggaran, dan partisipasi masyarakat.

‎Baca Juga: Mengintip 4 Program Pendidikan Presiden Prabowo

‎Masyarakat adat, seniman, akademisi, dan komunitas lokal mesti dilibatkan agar kebudayaan tidak kehilangan maknanya. Integritas harus menjadi jiwa dari kebudayaan itu sendiri, bukan sekadar pernak-pernik dalam perayaan.

‎Anugerah Kebudayaan Indonesia 2025 adalah capaian yang patut dibanggakan, namun lebih penting lagi menjadikannya cermin untuk refleksi.

‎Jambi tidak hanya harus dikenal karena kekayaan budayanya, tetapi juga karena kejujuran dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

‎Sebab, hakikat berbudaya bukan hanya menjaga tarian, bahasa, dan adat, melainkan menegakkan kebenaran, menolak kebohongan, dan memerangi korupsi dalam setiap langkah pembangunan.

‎Berbudaya sejati berarti hidup dalam nilai moral yang diterapkan dalam tindakan — di ruang publik, di kantor pemerintahan, dan di hati nurani.

‎Baca Juga: Prabowo Ungkap Alasan di Balik Pembentukan Kementerian Haji

‎Penghargaan boleh menjadi simbol, tetapi kebersihan moral dan kejujuran adalah warisan budaya yang paling berharga bagi generasi Jambi masa depan.